KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Terdakwa Kasus Alih Fungsi Hutan Riau

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 15:27 WIB
Gedung KPK
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

KPK mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terdakwa kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau, Suheri Terta. Suheri divonis bebas setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.

"KPK menyatakan upaya Hukum Kasasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama atas nama terdakwa Suheri Terta," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Kasasi itu diajukan pada 22 September 2020. Ali menjelaskan alasan-alasan KPK mengajukan kasasi tersebut.

"Alasan diajukannya kasasi tersebut antara lain karena dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan sebagai berikut: a. Penerimaan uang oleh terpidana Annas Maamun melalui Gulat Medali Emas Manurung dan barang bukti berupa uang yang disita di perkara Annas Maamun yang dengan tegas dalam putusan Majelis Hakim tingkat MA terbukti sebagai uang yang diterima dari PT Duta Palma," ujar Ali.

Selain itu, Ali menyebut dua terpidana kasus tersebut, yakni Gulat Medali Emas Manurung dan Annas Maamun, mengakui menerima uang dari PT Duta Palma. Menurut Ali, bukti-bukti tersebut juga telah terungkap di persidangan.

"Alasan dan dalil JPU selengkapnya akan disampaikan lebih lanjut dalam memori Kasasi yang akan JPU KPK serahkan kepada Mahkamah Agung melalui PN Tipikor Pekanbaru," tuturnya.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Suheri Terta tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait alih fungsi hutan itu. Hakim menyatakan Suheri terbebas dari semua dakwaan jaksa KPK.

"Menyatakan terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (9/9).

Hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan. Hakim juga memerintahkan agar hak-hak terdakwa dipulihkan.

Suheri Terta sebelumnya dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh jaksa KPK. Jaksa KPK menyakini Suheri Terta menyuap mantan Gubernur Riau Annas Maamun senilai Rp 3 miliar dan Gulat Manurung senilai Rp 750 juta terkait alih fungsi hutan.

Suheri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ibh/dwia)