KPK Kecewa JPU Belum Terima Salinan Putusan Kasus Alih Fungsi Hutan Riau

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 16 Sep 2020 19:57 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menyayangkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK belum menerima salinan putusan vonis terdakwa kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau, Suheri Terta. Sidang vonis Suheri Terta sendiri sudah dilakukan sejak sepekan lalu di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Sangat disayangkan sampai dengan saat ini JPU KPK belum juga menerima salinan putusannya untuk dipelajari lebih lanjut," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Ali mengatakan JPU KPK masih pikir-pikir untuk mengambil langkah berikutnya. Sebab, kata dia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih memiliki waktu selama 14 hari setelah putusan dibacakan.

"Sejauh ini JPU masih bersikap pikir-pikir dengan batas waktu sesuai KUHAP adalah 14 hari setelah putusan dibacakan. Minggu depan, JPU akan segera menentukan sikap untuk mengambil langkah hukum berikutnya," ujar dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Suheri Terta tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait alih fungsi hutan itu. Hakim menyatakan Suheri terbebas dari semua dakwaan jaksa KPK.

"Menyatakan terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim ketua Saut Maruli Tua Pasaribu di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (9/9).

Hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan. Hakim juga memerintahkan agar hak-hak terdakwa dipulihkan.

Suheri Terta sebelumnya dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh jaksa KPK. Jaksa KPK menyakini Suheri Terta menyuap mantan Gubernur Riau Annas Maamun senilai Rp 3 miliar dan Gulat Manurung senilai Rp 750 juta terkait alih fungsi hutan.

Suheri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fas/aud)