Epidemiolog Pertanyakan DPRD DKI Rapat di Bogor Berdalih Cegah Corona

Dwi Andayani - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 05:40 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Seluruh komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di Puncak, Bogor, dengan dalih mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani mempertanyakan alasan pengalihan lokasi rapat tersebut.

"Kenapa kok rapatnya dialihkan ke sana, kepentingannya untuk apa," ujar Laura saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).

Laura menyampaikan sejumlah catatan, salah satunya terkait jumlah peserta rapat yang disebut mencapai 800 orang. Menurutnya, meski lokasi yang digunakan besar namun dengan jumlah peserta yang banyak tetap akan menimbulkan kerumunan.

"Ini kan peserta kisaran 800 orang, kemudian apakah lokasinya ini muat bisa menampung 800 orang ini dengan satu waktu itu yang jadi pertanyaan. Apakah ada kegiatan yang dalam satu waktu," kata Laura.

"Dalam arti resort ini kan mungkin besar ya tapi kan pasti akan mengakibatkan suatu kegiatan yang berkumpul di satu titik," sambungnya.

Laura menyebut DPRD perlu merinci kegiatan apa yang dilakukan, serta bagaimana penerapan protokol kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi saat ini dimanapun lokasinya perlu dihindari kegiatan yang berkerumun.

"Itu harus dirincikan, kemudian datangnya apakah bersamaan. Pada saat seperti sekarang ini kan kalau bisa dihindarkan suatu kegiatan yang itu memicu kerumunan banyak orang, kepentingannya apa, kenapa kok sampai dilakukan perkumpulan atau pembahasan yang dilakukan di satu titik," tuturnya.

Laura menilai, DPRD seharusnya memberikan contoh dengan tidak membuat agenda yang melibatkan banyak orang. Menurutnya, bila pejabat melanggar maka akan sulit mengatur masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat.

"Kalau dari DPRD DKI kemudian bisa dijelaskan secara rinci agenda yang dilakukan di sana dan tujuannya jelas, publik ini kan bisa tercerahkan. Jangan sampai ini kan para pejabat publik, yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat jadi kalau pejabat publiknya aja bisa melakukan seperti ini jangan harap masyarakatnya kemudian melakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah, ini akan lebih sulit untuk masyarakat sendiri percaya dengan kebijakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

Diketahui, seluruh komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 di Puncak, Bogor. Rapat digelar di Bogor itu disebut untuk mencegah penularan virus Corona.

Acara dilaksanakan di Grand Cempaka Cipayung, Bogor, pada Selasa (21/10) kemarin. Resort atau wisma tersebut milik BUMD JakTour.

"Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID," ucap Plt Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang, saat dihubungi, Selasa (21/10).

Menurut Hadameon, saat rapat berlangsung, jendela-jendela di ruang rapat akan dibuka. Jadi, ada sirkulasi udara yang bagus untuk mencegah penularan COVID.

"Semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (Puncak) kan bisa," katanya.

Ada sekitar 800 orang yang hadir dalam rapat tersebut. Selain anggota DPRD DKI, hadir jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang yang hadir dari Dewan dan SKPD," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Rabu (21/10).

Untuk diketahui, jumlah seluruh anggota DPRD DKI adalah 106 orang. Ada 5 komisi di DPRD DKI yang membidangi pemerintahan, pekerjaan umum, hingga kesejahteraan rakyat. Azis menyebut wisma itu memiliki ventilasi yang cukup sehingga disebut bisa mencegah penyebaran virus Corona.

"Di Bogor ini juga fasilitas Pemda (DKI), digunakan karena di Jaya Raya ini ventilasinya baik, sehingga meminimalisir penularan COVID-19," ujarnya.

Simak juga video 'Berbagai Tanggapan Warga Soal Raperda Corona DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/knv)