.webp)
Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan daerah yang diprioritaskan untuk vaksin virus Corona (COVID-19). Muhadjir mengatakan vaksin akan diprioritaskan bagi daerah dengan risiko penularan yang tinggi.
"Kan begini, tujuan vaksin itu untuk membangun yang namanya herd immunity, yaitu kekebalan kawanan. Kekebalan kawanan menurut standar ideal WHO adalah 70 persen dari populasi penduduk, tetapi itu dengan asumsi seluruh penduduk itu memiliki tingkat kerentanan atau tingkat keterancaman terhadap wabah sama. Jadi viral load-nya merata dan sama, itu 70 persen," kata Muhadjir melalui siaran YouTube Kemenko PMK, Rabu (21/10/2020).
Muhadjir mengatakan tingkat penularan atau viral load COVID-19 di tiap-tiap daerah tidaklah sama. Pemerintah akan memetakan daerah yang akan menjadi prioritas vaksin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi berdasarkan kasus di Indonesia itu tidak semua daerah sama. Seandainya di provinsi pun hanya terpusat di beberapa kota bahkan di kota itu tidak seluruh bagian kota, dan itu nanti akan dipetakan. Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden pertemuan khusus yang membahas vaksin itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa itu supaya dipetakan dengan detail tentang kondisi lapangan termasuk yang dipertimbangkan adalah viral load-nya di masing-masing daerah," kata dia.
Muhadjir mengatakan bagi daerah dengan penularan tinggi, maka 70 persen penduduk akan disuntik vaksin. Sebaliknya, di daerah dengan laju penularan rendah, Muhadjir menyebut ada peluang bahwa tidak akan ada vaksinasi di daerah tersebut. Seperti daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) serta tidak ada kasus Corona.
"Tentu untuk daerah yang viral load-nya tinggi maka bisa saja diterapkan 70 persen penduduk divaksin. Tapi untuk viral load-nya rendah, wilayah-wilayah yang tingkat keterpaparannya rendah, bisa jadi penduduknya tidak diwajibkan, tidak divaksinasi," kata dia.
"Kalau di wilayah tertentu untuk datang ke sana saja sulit, apalagi COVID, pasti juga lebih sulit, apalagi COVID dibawa orang, kalau orang nggak pernah ke sana, nggak mungkin COVID-nya jalan sendiri ke tempat itu. Karena itu untuk wilayah yang sulit untuk dijangkau dipastikan mungkin tidak perlu ada vaksinasi ke sana. Tidak perlu repot-repot membawa vaksin untuk diberikan atau diinjeksikan untuk penduduk yang ada di sana," kata dia.
Muhadjir juga menjelaskan kelompok yang diutamakan dalam vaksinasi antara lain guru dan aparat keamanan. Namun guru dan aparat keamanan yang berada di daerah terpencil dan jarang bertemu warga mungkin tidak menjadi prioritas.
"Karena itu komposisi kemarin tentang TNI diutamakan, guru, kemudian aparat yang itu, itu baru skenario awal. Belum ada detail. Nanti kalau ada TNI yang tugasnya di wilayah perbatasan yang belum tentu sebulan sekali ketemu orang yang tidak perlu divaksin. Jadi tidak otomatis semua TNI divaksin," tutur Muhadjir.
"Begitu juga guru, kalau guru di wilayah pedalaman di wilayah P3T, wilayah 3T yang tidak pernah dikunjungi orang, seandainya dikunjungi pun ya jarang-jarang ya saya kira tidak ada vaksin untuk guru seperti itu. Tetapi untuk guru yang dinas di wilayah merah, daerah yang wilayah paparannya, viral load tinggi tentu saja itu yang diprioritaskan. Untuk wilayah Papua yang sulit, ditanyakan tadi, saya kira tidak perlu ada vaksinasi di sana," sambungnya.
