Ormas JBMI Usulkan Megawati Soekarnoputri Jadi Pahlawan Demokrasi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 16:11 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menutup Kongres V PDIP di Bali, Sabtu (10/8). Mega sempat berpose tiga jari bersama kedua anaknya Puan dan Prananda.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diusulkan menjadi pahlawan demokrasi. Usulan itu datang dari organisasi masyarakat Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI).

"Kami mengajukan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi," kata Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).

Usul agar Megawati menjadi pahlawan demokrasi disebutnya berbeda dengan definisi pahlawan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009, di mana gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia. Usulan itu, kata Albiner, juga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang.

"Namun dalam maksud kami ini adalah Ibu Megawati adalah tonggak sejarah perjuangan demokrasi. Maka kami sarankan beliau adalah ibu demokrasi atau apa pun sebutannya, kami usulkan di dalam memperingati Hari Pahlawan ini. Beliau adalah pahlawan demokrasi, bukan pahlawan nasional," ujarnya.

Albiner mengatakan usulan itu sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial. Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Megawati.

"(Disampaikan ke) Menteri Sosial, sudah kami kirim, kami sudah berkirim surat ke Kementerian Sosial, dan kami tembusi Ibu Megawati. Iya, (pahlawan demokrasi), bukan pahlawan nasional seperti di UU Nomor 20 Tahun 2009, (karena Megawati) masih hidup," jelasnya.

Albiner menyebut pihaknya mengusulkan gelar pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi untuk Megawati. Ia berharap gelar itu bisa diberikan kepada Megawati sebelum atau saat Hari Pahlawan.

"Karena, kalaupun nanti diubah UU itu bahwa pahlawan itu tidak serta-merta harus yang sudah gugur, kita harus melakukan pengajuan ke MK kan, harus diubah. Karena tidak ada di situ, maka kami sebutnya khusus pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi, yang mana pun diberikan pemerintah," ungkap Albiner.

Selain itu, JBMI mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Syekh Ibrahim Sitompul karena perjuangannya melawan penjajah. Usulan itu juga sudah disampaikan JBMI kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara.

"Tuan Syekh Ibrahim Sitompul, karena pergerakan perjuangannya adalah melawan pergerakan bersenjata itu di daerah Tapanuli, maka kami sudah mengusulkan melalui Bupati Tapanuli Utara, dan sekarang prosesnya sudah lewat dari Provinsi Sumatera Utara, jadi tidak ormas yang mengajukannya. Kami ajukannya Tuan Syekh Ibrahim Sitompul menjadi Pahlawan Nasional," pungkasnya.

(azr/gbr)