.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana menertibkan bangunan tak berizin yang berada di pinggir kali. Rencana itu didasari peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku mendukung langkah tersebut. Bila perlu, kata Hasbiallah, pihak yang melanggar itu diberi sanksi pidana.
"Sah dong (menertibkan bangunan yang melanggar izin). Kalau perlu, dipidanakan kalau memang surat izin mendirikan bangunannya palsu," ujar Hasbi kepada wartawan, Rabu (21/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasbi mengatakan rencana tersebut juga tidak menyalahi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang tak akan menggusur permukiman warga. Menurut Hasbi, janji tersebut ditujukan bagi bangunan yang sesuai aturan.
"Janji Pak Anies kan tidak akan menggusur yang sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, kan harus digusur, nggak bisa demi politik aturan dikebelakangin, nggak bisa, aturan itu dikedepankan," katanya.
Diketahui, rencana menertibkan bangunan di pinggir kali yang melanggar itu disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza patria. Turap yang ada di perumahan di Ciganjur berada di pinggir kali longsor dan mengenai perumahan warga yang berada di bawahnya. Selain itu, longsoran itu menutup aliran sungai yang menyebabkan banjir.
"Kita akan menertibkan, mohon maaf, perumahan yang langgar ketentuan yang akibatkan banjir. Seperti kejadian kemarin di Ciganjur," ucap Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).
"Ada sungai tertutup longsoran dinding dan satu bangunan melanggar. Posisinya mepet kali di situ, ketika ada longsor, (sungai) tertutup dan aliran air menggenangi 300 rumah di sekitar," sambung Riza Patria.
(man/tor)
