Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki dan Lanjutkan Perkara

Zunita Amalia Putri - detikNews
Rabu, 21 Okt 2020 12:27 WIB
Sidang Jaksa Pinangki Sirna Malasari
Foto: Sidang Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Zunita Amalia Putri/detikcom).
Jakarta -

Pinangki Sirna Malasari meminta majelis hakim menolak surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) karena menilai dakwaan tidak cermat. Jaksa menilai eksepsi Pinangki tidak beralasan dan meminta melanjutkan perkara kasus suap Djoko Tjandra yang melibatkan Pinangki ini.

"Kami jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa Pinangki Sirna Malasari, menyatakan surat dakwaan yang telah kami bacakan telah memenuhi syarat," ujar jaksa KMS Roni, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).

Jaksa juga meminta hakim dalam putusan selanya melanjutkan perkara Pinangki ke tahap pemeriksaan saksi. Jaksa menilai dakwaan yang sudah dibacakan di sidang perdana sudah menjelaskan perbuatan-perbuatan Pinangki.

"Surat dakwaan JPU, baik dakwaan subsider atau primer telah memuat seluruh unsur pasal. Kemudian surat dakwaan sudah menjelaskan secara lengkap, rincian perbuatan dan menyebutkan keterangan waktu yang lengkap tempat terjadinya tindak pidana," kata jaksa.

Dalam eksepsi, pihak Pinangki menyebut Pinangki tidak pernah meminta atau menerima uang sebesar USD 500 ribu ke Djoko Tjandra. Jaksa menyebut memiliki bukti terkait hal ini sehingga jaksa meminta hakim melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan saksi.

"Bahwa berdasarkan dari berkas hukum perkara terdakwa telah menerima uang secara tidak sah tersebut kemudian menggunakan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tersebut, adalah pada satu kurun waktu yang sesuai dengan tempus delekti yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum yang akan dibuktikan oleh penuntut umum pada pemeriksaan pokok perkara," jelas jaksa.

Selain itu, jaksa juga mengatakan surat dakwaan sudah disusun secara jelas dan cermat. Jaksa membantah pernyataan pengacara yang menyebut dakwaan tidak jelas.

"Perbuatan didakwakan itu telah didasarkan dengan alat bukti hukum. Dengan demikian tidak ada alasan bagi penasihat hukum terdakwa mengatakan surat dakwaan JPU tak cermat, jelas, dan lengkap," tutur jaksa.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/10/2020). Pinangki tampak berbusana muslim syar'i.Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di PN Tipikor Jakarta. (Foto: Ari Saputra/detikcom).

"Sangat berlebihan penasihat hukum mendalilkan bahwa surat dakwaan tidak jelas dan lengkap mengingat pada waktu JPU selesai membacakan dakwaan, kemudian majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti dakwaan JPU, saat itu terdakwa katakan bahwa terdakwa mengerti apa yang didakwakan JPU. Apalagi terdakwa sama penasihat hukum dalam eksepsinya tidak menyangkal terkait pertemuan-pertemuan sebagaimana dakwaan tersebut," sambung jaksa.

Oleh karena itu, jaksa meminta hakim menolak eksepsi Pinangki. Majelis hakim lantas mengatakan akan membacakan putusan sela pukul 14.00 WIB nanti.

"Keputusan akan diambil hari ini. Untuk itu kami akan skors sidang ini, dan kami akan buka kembali pada pukul 14.00 WIB," ujar hakim ketua IG Eko Purwanto.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa itu juga didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi.

Pinangki juga didakwa melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk mengurus perkara Djoko Tjandra, terkait kasus hak tagih Bank Bali. Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan terkait permufakatan jahat Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 juncto Pasal 13 UU Tipikor.

(zap/elz)