.webp)
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani memberikan penilaian soal satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Arsul menilai keseluruhan kinerja pemerintahan Jokowi sudah baik tapi tetap perlu ditingkatkan.
"Secara keseluruhan kinerja pemerintahan termasuk di bidang penegakan hukum cukup baik, namun tentu banyak hal perlu ditingkatkan dan diperbaiki," kata Arsul kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).
Secara spesifik, Arsul menyoroti sektor penegakan hukum. Ia menilai masih ada kesan represif dari aparat penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Barangkali yang secara khusus bisa kita soroti justru sektor lain di luar kesehatan dan perekonomian, seperti sektor penegakan hukum. Nah kalo kita melihat sektor ini, maka tidak bisa dihindari kesan represifnya penegakan hukum kita, terutama yang terkait dengan soal ekspresi warga negara," ujar Arsul.
Anggota Komisi III DPR RI ini menilai ketegasan memang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Namun, ia menilai aparat penegak hukum tidak perlu langsung menangkap pelaku kekerasan non-kejahatan.
"Pada dugaan-dugaan tindak pidana yang bukan kekerasan maka seyogianya proses hukum biasa saja yang dijalankan seperti melakukan penyelidikan dengan memanggil terduga pelaku, memeriksa, menetapkan sebagai tersangka dan ditahan, bukan langsung melakukan penangkapan," ujarnya.
Selain itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai sektor penegakan hukum masih memiliki sejumlah tantangan. Secara khusus, Awiek menilai kasus Djoko Tjandra telah mencoreng institusi penegak hukum yang ada saat ini.
"Dalam bidang hukum memang masih ada tantangan penegakan supremasi hukum. Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum," ujar Baidowi.
Kendati demikian, Awiek menilai pemerintahan Jokowi selama satu tahun ini sudah bagus. Namun, memang masih ada sejumlah PR, khususnya di bidang ekonomi dan kesehatan.
"Secara umum sudah bagus, tinggal PR-nya di bidang ekonomi. Dan belakangan muncul masalah kesehatan yakni pandemi COVID-19 yang juga harus dihadapi," ucapnya.
Diketahui, pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Pelantikan berlangsung dalam sidang paripurna MPR RI di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).
(hel/gbr)
