Wagub DKI Minta Pendemo Rapid Test Sebelum Berangkat Unjuk Rasa

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 16:00 WIB
Wagub DKI Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pendemo tes rapid sebelum turun unjuk rasa. Tindakan itu untuk meminimalkan penularan virus Corona (COVID-19).

"Yang demo hati-hati, gunakan masker, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul dan lainnya. Dan juga harapan kami, yang demo kalau bisa lakukan tes, rapid test bagi para pendemo," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Dengan begitu, menurut Riza, pendemo bisa merasa aman. Selain itu, para pendemo ketika pulang ke rumah juga tidak membawa virus dari tempat unjuk rasa.

"Jangan sampai, punya niat baik memperjuangkan sesuatu, tapi justru kembali ke rumah masing-masing nanti membawa virus, tanpa disadari yang bersangkutan terpapar virus," katanya.

Riza memberikan contoh saat beberapa orang perusuh demonstrasi 8 Oktober 2020 dinyatakan reaktif rapid test. Menurutnya, ada 27 orang reaktif Corona.

"Kemarin dari demo Minggu lalu, 1.172 (orang diamankan polisi) itu kurang-lebih 27 informasinya, di-rapid test yang reaktif. Itu belum semua dilakukan rapid test," katanya.

Bagi Riza, ada beberapa jalan untuk menyampaikan aspirasi soal omnibus law UU Cipta Kerja. Yang utama adalah menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, jika demonstrasi menjadi pilihan, Riza meminta pendemo tertib. Pendemo tidak merusak fasilitas publik di DKI Jakarta.

"Kalaupun demo jadi pilihan, harapannya menjadi pilihan yang terakhir dan harapan kita semua agar dilakukan secara tertib, damai, teratur. Yang perlu juga dijaga, jangan sampai aksi demo, yang punya maksud baik, disusupi atau ditunggangi pihak lain yang dapat timbulkan anarkisme, perusakan dan lain-lain," katanya.

Seperti diketahui, saat ini di beberapa titik Jakarta masih berlangsung aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa, butuh, dan lainnya. Mereka memperingati satu tahun pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua, dengan menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

(aik/man)