SBY Minta Menteri Lobi Partainya

Jakarta - Perkembangan politik di DPR diikuti betul oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak heran jika usulan hak angket impor beras yang digagas anggota DPR dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR Selasa (17/1/2006) lalu, tak luput dari perhatiannya. Menanggapi hal ini, SBY cepat bertindak dengan memanggil sejumlah menteri yang berasal dari partai politik. SBY pun meminta para menteri untuk bertukar pikiran dengan partainya masing-masing terkait rencana pengajuan hak interpelasi dan hak angket impor beras."Secara politik, orang bisa bicara dulu, ada apa sih ini, " kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan usai mengikuti pertemuan sejumlah menteri dengan SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/1/2006).Dalam acara itu hadir seluruh menteri yang berasal dari sejumlah partai-partai politik. Antara lain, Menteri Pertanian Adhyaksa Dault, Menakertrans Erman Suparno, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menkop dan UKM Suryadharma Ali, Menpera Yusuf Asyari, Menhut MS Kaban, Menhub Hatta Rajasa dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY didampingi oleh Menko Perekonomian Boediono. Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB tersebut, menurut Yusril, Presiden SBY bertukar pikiran dengan para para menteri tentang apa yang terjadi di parlemen sampai gagasan hak angket mendapat dukungan luas. "Karena sebenarnya partai-partai yang mempunyai wakil di kabinet merupakan government party," katanya.Dengan gagasan hak angket tersebut, lanjut Yusril, berarti tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Namun yang terjadi sebaliknya. Partai-partai yang seharusnya ruling the role karena mempunyai wakil di kabinet justru mengambil oposisi dengan mendukung hak angket dan interpelasi. "Kadang kita belum sehat betul menjalankan politik ini," lanjut dia.Yusril lebih lanjut mencontohkan ketika Partai Bulan Bintang (PBB) hendak mengajukan hak interpelasi mengenai kasus teleconference. Ketika itu, Yusril melakukan pendekatan ke Akil Muchtar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan hasilnya rencana inmterpelasi itu dibatalkan.Yusril tidak secara implisit menyebut presiden menginginkan para menteri melobi partainya masing-masing. Dia hanya menyebutkan presiden menginginkan agar para menteri memberikan penjelasan atau bertukar pikiran dengan parpolnya."Harapan kita masalah ini bisa dijelaskan baik-baik. Syukur-syukur hak angket tidak terjadi. Tapi kalau pun terjadi, pemerintah wajib menjelaskan," tandasnya. (jon/)