Pakar Minta Pemerintah Transparan soal Hasil Uji Klinis Vaksin Corona

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 06:53 WIB
Virus corona: China diam-diam uji coba vaksin Covid-19 pada para pekerja
Ilustrasi vaksin Corona (Foto: BBC World)
Jakarta -

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan meminta agar pemerintah menggunakan vaksin COVID-19 yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Iwan menyebut langkah tersebut adalah salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan efektivitas vaksin apabila disuntikkan kepada manusia.

"Vaksin harus terbukti aman dan efektif sebelum diberikan pada masyarakat umum. Saat ini belum ada vaksin yang sudah disarankan WHO untuk penggunaan di masyarakat umum. Beberapa negara memang sudah memberikan EUA (Emergency Use Authorization) untuk pemberian vaksin pada kelompok terbatas. Pemerintah perlu berdiskusi secara intensif dengan para pakar untuk penelaahan keamanan dan efektivitas vaksin," kata Iwan kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

Namun demikian, Iwan mengatakan WHO hanya memberikan rekomendasi, keputusan ada di masing-masing negara. Iwan menyebut saat ini belum ada hasil uji klinis fase 3 vaksin di jurnal ilmiah.

"WHO hanya memberikan rekomendasi, tetapi keputusan tergantung negara masing-masing. Saat ini hasil uji klinik fase 3 vaksin yang mau/sudah dibeli belum ada publikasinya di jurnal ilmiah," kata dia.

Lebih lanjut, Iwan berharap pemerintah transparan dengan hasil uji klinis vaksin. Dia menyebut saat ini para pakar belum memperoleh hasil uji klinis fase 3 vaksin yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah perusahaan pengadaan vaksin.

"Pemerintah juga harus transparan ke para pakar dan masyarakat tentang hasil uji klinis vaksin-vaksin tersebut. Para pakar sudah meminta informasi tentang hasil uji klinis ke 3 vaksin tersebut, tapi belum dapat informasinya," tutur Iwan.

Bila vaksin sudah tersedia, Iwan juga menyebut ada beberapa pihak yang harus menjadi prioritas penerima vaksin. Mereka adalah tenaga kesehatan, orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbiditas serta daerah zona penularan risiko tinggi.

"Pemberian vaksin dapat diprioritaskan pada kelompok yang paling berisiko terlebih dahulu (setelah vaksin memang terbukti aman dan efektif), seperti tenaga kesehatan, orang dengan komorbiditas, daerah dengan tingkat penularan tinggi. Pemberian vaksin gratis melalui BPJS. Masyarakat yang belum menjadi anggota BPJS diharus menjadi anggota BPJS," katanya.

Iwan mengatakan vaksin bukan solusi jangka pendek. Sehingga dia meminta masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Vaksin bukan solusi jangka pendek. Cakupan protokol kesehatan dan tes-lacak-isolasi harus tetap dilakukan dan ditingkatkan," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2