Diserang Desmond, Ini Respons Menkominfo Johnny Plate

Elza Astari Retaduari - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 18:09 WIB
Menkominfo Johnny G Plate
Menkominfo Johnny G Plate. (Dok Kominfo)
Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle Menkominfo Johnny G Plate. Johnny merespons dingin serangan Desmond.

"Rekan saya yang terhormat, anggota DPR RI Desmond Mahesa, juga tahu tugas dan fungsi (tusi) Kominfo sesuai UU, dan semoga bisa dijauhkan dari politisasi tusi Kominfo untuk kepentingan politik tertentu," ujar Johnny G Plate saat dimintai tanggapan, Senin (19/10/2020).

Pernyataan Johnny G Plate memang sempat viral saat menjadi narasumber di talkshow Mata Najwa pada Rabu (14/10) dan disorot Desmond. Saat itu, talkshow sedang membahas hoax di UU Cipta Kerja hingga demonstrasi yang berujung rusuh.

Perwakilan mahasiswa dari BEM SI memberi argumen mengapa mereka melakukan demo. Mereka juga mempersoalkan pernyataan pemerintah yang menyebut masyarakat banyak termakan hoax atau disinformasi soal UU Cipta Kerja.

Dalam talkshow itu, Johnny kemudian menjawab dengan berapi-api dan mengatakan 'kalau pemerintah bilang hoax itu berarti hoax'. Pernyataan tersebutlah yang kemudian menjadi perbincangan.

Bahkan banyak netizen yang kemudian membandingkan Johnny dengan Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko. Sebab, Harmoko dianggap sebagai sosok yang juga tidak bisa dibantah. Johnny pun memberi klarifikasi mengenai hal tersebut.

"Acara talkshow Mata Najwa di Trans TV adalah sebuah talkshow televisi, bukan gelar pengadilan Mahkamah Konsitusi. Maka kurang proporsional jika menjadikan atau setidaknya menganggap talkshow tersebut sebagai proses persidangan MK yang mengadili substansi UU Cipta Kerja. Jika demikian, maka agak berlebihan," jelas Johnny.

Sekjen Partai NasDem ini menyebut dirinya hanya berusaha menekankan bahwa kebijakan dan kesepakatan politik yang dilakukan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di Panja Baleg DPR RI adalah untuk kepentingan dan manfaat bagi negara dan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, koperasi, dan tenaga kerja Indonesia. Johnny mengatakan klarifikasi tersebut dianggap oleh beberapa kalangan sebagai hoax.

"Jika penjelasan tersebut dianggap kebalikannya, maka justru menjadi pertanyaan apa sebenarnya yang diinginkan. UU Cipta Kerja telah diterima Presiden, sebentar lagi akan menjadi jelas siapa sebenarnya penebar hoax UU Cipta Kerja," tuturnya.

Desmond J Mahesa (Rolando-detikcom)Desmond J Mahesa (Rolando/detikcom)

Johnny pun mengingatkan tupoksi Kominfo sesuai amanat UU ITE, yakni mencegah penyebaran konten negatif di internet, termasuk hoax dan disinformasi. Menurutnya, salah satu cara yang dilakukan adalah mengumumkan atau melabeli suatu informasi hoax/disinformasi.

"Ada proses ketat dan hati-hati yang dilakukan sebelum melabeli suatu informasi hoax/disinformasi, salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi kepada sumber-sumber yang terpercaya. Beberapa di antara sumber-sumber tersebut dapat berasal dari media tepercaya dan/atau pernyataan dari pihak berwenang, termasuk dari kementerian/lembaga terkait," papar Johnny.

"Melalui metode tersebut, Kominfo berusaha untuk clear the air dengan menyampaikan konfirmasi informasi dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Johnny menegaskan verifikasi yang Kominfo lakukan terkait UU Cipta Kerja merujuk pada sumber-sumber dari unsur pemerintah yang terlibat langsung dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Kementerian/lembaga terkait disebut sangat memahami substansi UU Cipta Kerja, termasuk isi pasal dan ketentuan di dalamnya.

"Jika ada informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang diketahui oleh kementerian/lembaga, tentu sudah menjadi tanggungjawab Kominfo untuk meluruskan. Itulah mengapa Kominfo melabeli beberapa informasi sebagai hoax. Dengan cara ini Kominfo ingin memastikan masyarakat dapat menerima informasi yang benar, yaitu bahwa substansi UU Ciptaker memiliki kemanfaatan yang besar untuk berbagai sektor," papar Johnny.

Dia menekankan pemerintah tetap konsisten dan menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Johnny juga mengatakan pemerintah juga mempersilakan bila ada yang hendak menggugat substansi dari UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sedangkan bentuk-bentuk artikulasi kepentingan lainnya termasuk berdemo dapat dilakukan dengan mematuhi koridor perundangan dan dilakukan tanpa kekerasan, tidak dengan cara anarkis," kata Johnny.

Sebelumnya, Desmond J Mahesa menanggapi permintaan Presiden Jokowi yang menyinggung pentingnya komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.

Desmond menilai komunikasi publik pemerintah memang jelek. Ia juga meminta ada hukuman bagi menteri yang melakukan komunikasi publik buruk, salah satunya reshuffle. Ia lalu menyebut nama Johnny.

"Nah yang pertama kali harus dipecat dan diganti itu Menteri Kominfo gitu loh," ujar Desmond kepada wartawan, Senin (19/10).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, Johnny memiliki gaya komunikasi publik yang buruk. Desmond menyebut Sekjen Partai NasDem tersebut bisa membuat citra Presiden Jokowi menjadi kurang baik.

"Kenapa? Ini kan komunikasi paling jelek tidak paham demokrasi dan cenderung menjerumuskan Pak Jokowi," tuturnya.

(elz/tor)