NasDem Usul Pemerintah Gandeng Konsultan untuk Sosialisasi Vaksin Corona

Zunita Putri - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 17:11 WIB
Ketua DPP NasDem Willy Aditya
Willy Aditya (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyinggung komunikasi publik dalam rapat terbatas bersama menteri membahas COVID-19. Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya menyarankan pemerintah menggandeng konsultan komunikasi publik untuk menghindari disinformasi.

"Soal komunikasi publik ini memang jadi salah satu titik lemah banyak lembaga negara dan pemerintahan kita. Itu harus berani kita akui. Dan seruan dari presiden ini sudah cukup tepat, apalagi menyangkut hal-hal sensitif seperti vaksin COVID-19 ini," kata Willy, kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

Willy berharap tidak ada hoax tentang vaksin Corona di Indonesia. Menurutnya, menggandeng konsultan merupakan hal yang lumrah.

"Jangan sampai gara-gara kegagalan komunikasi publik ini, niat baik pemerintah selalu gagal sampai ke publik dan jadi bahan hoax kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab," katanya.

"Dan kalau perlu hire konsultan, hire saja. Demi sebuah tujuan mulia dan baik, kenapa tidak, lagi pula itu umum terjadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Willy menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil mendeteksi kelemahan pemerintahannya. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyakini komunikasi publik yang baik bisa meningkatkan performa pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jadi, dalam konteks ini, presiden sudah cukup tepat membidik titik krusial dari masalah yang selama ini sering terjadi dalam pemerintahannya, yakni komunikasi publik," ucapnya.

Sebelumnya, dalam ratas yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10), Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi.

(zap/zak)