Polri Sudah Terima Surat Pencabutan Kasus Kolase Foto Ma'ruf-Kakek Sugiono

Tiara Aliya - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 17:08 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono (Foto: Rahel/detikcom)
Jakarta -

Polri sudah terima surat pencabutan dari laporan kasus kolase foto Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dengan bintang porno Shigeo Tokuda alias Kakek Sugiono. Namun surat ditujukan ke Polres Tanjungbalai.

"Jadi begini bahwasannya pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 itu deliknya murni bukan delik pengadilan jadi yang perlu rekan-rekan ketahui memang betul ada pencabutan dari ketua GP Ansor kota Tanjung Balai, sudah diterima ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, kepada wartawan, di Bareskrim, Senin (19/10/2020).

"Namun demikian ini adalah mencabut laporan yang yang bersangkutan laporkan di Tanjung Balai," lanjutnya.

Awi menyebut ada laporan dengan kasus yang sama di Bareskrim namun atas nama Ruhmanjaya. Sehingga penyidik di Bareskrim melakukan penyelidikan atas dasar laporan tersebut.

"Yang rekan-rekan perlu ketahui bahwasannya terkait dengan kasus tersebut penyidik melaksanakan penyidikan berdasarkan LP/B/0561/IX/2020 bareskrim. Di sini ada nama pelapor saudara Ruhmanjaya kemudian lain-lain sama, termasuk terlapor yaitu pemilik atau pengguna akun Facebook Oliver Leman S, jadi sama. Dasar inilah bareskrim melakukan penyidikan," ujarnya.

Untuk diketahui, Kasus kolase foto Ma'ruf-Kakek Sugiono ini menjerat Sulaiman Marpaung. Kasus berawal dari beredarnya tangkapan layar akun Facebook mengunggah kolase foto Ma'ruf dan 'Kakek Sugiono'.

Kolase itu disertai narasi 'Jangan kau jadikan dirimu seperti Ulama tetapi kenyataannya kau penjahat agama. Di usia Senja Banyaklah Berbenah untuk ketenangan di Alam Barzah. Selamat melaksanakan Ibadah Shalat Jumat'.

Unggahan itu telah dihapus dan Sulaiman yang belakangan diketahui sebagai pemilik akun meminta maaf. Namun tangkapan layarnya sudah terlanjur beredar dan viral. GP Ansor Tanjungbalai kemudian melaporkan masalah ini ke polisi.

Saat kasus ini mencuat, Sulaiman merupakan Ketua MUI tingkat kecamatan di Tanjungbalai serta anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Setelah proses hukum bergulir, Sulaiman dipecat dari MUI dan mundur dari PPK.

Bareskrim Polri kemudian menangkap Sulaiman di Tanjungbalai pada Jumat (2/10). Sulaiman dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Sulaiman dijerat Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dia telah meminta maaf dan mengaku khilaf.

Ma'ruf telah memaafkan Sulaiman. Pihak Istana Wapres berkoordinasi dengan Bareskrim agar Sulaiman dibebaskan. GP Ansor juga sudah mengirim surat permohonan pencabutan laporan.

(eva/eva)