Desmond Sebut Komunikasi Publik Pemerintah Jelek, Sarankan Reshuffle

Zunita Amalia Putri - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 15:11 WIB
Desmond J Mahesa (Rolando-detikcom)
Desmond J Mahesa (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung komunikasi publik saat rapat terbatas. Menurut Desmond, komunikasi pemerintah saat ini jelek dan menyarankan Presiden Jokowi bersikap tegas ke menterinya.

"Kalau menurut saya, kumulatif apa yang diomongkan Pak Jokowi, kalau misalnya komunikasi. Ya COVID awal aja sudah komunikasinya jelek kan, tambah UU Cipta Kerja yang ini juga jelek. Masalah vaksin ini jelek... ya kesimpulannya ketegasan Pak Jokowi," ujar Desmond kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

"(Komunikasi publik) sangat jelek, DPR-nya jelek, pemerintahnya jelek," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Desmond lantas meminta Jokowi bersikap tegas kepada menteri yang salah ketika menyampaikan komunikasi publik. Dia juga menyarankan sanksi reshuffle bagi menteri yang komunikasi publiknya jelek.

"Kalau menurut saya, yang kita perlukan hari ini adalah ketegasan Pak Jokowi, mana yang nggak bisa berkomunikasi baik, yang gagap yang akhirnya merusak citra Pak Jokowi ya di-reshuffle saja. Hanya itu, kan ada kepentingan besar untuk suasana hari ini, ketenangan," kata Desmond.

Desmond menilai perlu ada hukuman bagi menteri yang salah dalam menyampaikan komunikasi publik. "Kalau akibat mulut menteri, pejabat yang harusnya menyampaikan omongan Pak Jokowi salah, ya kan perlu ada hukuman dari Pak Jokowi. Kalau tidak ada hukuman, namanya Pak Jokowi juga nggak bener," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini.

Sebelumnya, dalam ratas yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10), Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin. Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman serupa isu UU Cipta Kerja.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi.

(zap/elz)