Pasien OTG COVID di Pekanbaru yang Tolak Isolasi Akan Disanksi-Dijemput Paksa

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 16:08 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Pekanbaru -

Pemkot Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Jika ada pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona yang menolak diisolasi akan diberikan sanksi.

"Perwako Nomor 180 Tahun 2020 diteken pada 16 Oktober 2020 tentang pedoman isolasi mandiri pasien terkonfirmasi Corona virus disease 2019 tanpa gejala dan gejala ringan di Kota Pekanbaru," kata Kabag Humas Pemkot Pekanbaru, Irba Sulaiman kepada detikcom, Senin (19/10/2020).

Dia menyebutkan, Perwako ini dikeluarkan dalam rangka untuk percepatan penangan COVID-19 di Pekanbaru. Sebab, Irba menuturkan, kendala tim Satgas di lapangan ditemukan masih adanya warga menolak untuk dirujuk ke ruangan isolasi yang telah disediakan pemerintah.

"Selama ini tim Satgas menemukan warga yang gejala ringan dan OTG enggan dirujuk isolasi. Tapi, tim Satgas tidak bisa memaksa hal tersebut, karena tidak ada payung hukumnya. Nah, sekarang Perwako ini sebagai payung hukum untuk bisa menerapkan hal tersebut," kata Irba.

Dijelaskan Irba, dalam Perwako Pekanbaru disebutkan isolasi mandiri diberlakukan bagi pasien tanpa gejala dan dan gejala ringan yang ditetapkan dinas kesehatan Pekanbaru. Jika dinyatakan positif COVID-19 maka diwajibkan isolasi mandiri atau isolasi di ruang yang telah dirujuk pemerintah.

Syarat bagi pasien isolasi mandiri di rumah, ruangannya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di antaranya memiliki ventilasi udara, kamar sendiri dan pencahayaan matahari yang maksimal, serta kamar mandi.

"Jika ruangan tidak memadai, maka harus dirujuk ke ruangan isolasi yang telah ditetapkan Satgas. Di sana sudah ada tenaga medis yang siap memantau perkembangan kesehatan mereka," kata Irba.

Menurut Irba, dalam Perwako tersebut telah diatur sanksi yang akan diterima warga jika menolak diisolasi. Sanksi pertama akan menerima teguran tertulis. Selanjutnya tidak diberikan pelayanan publik selama 6 bulan.

Kemudian, bagi ASN yang dinyatakan sebagai pasien tanpa gejala dan gejala ringan namun enggan diisolasi, kata Irba, diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

"Setiap pasien tersebut yang tidak bersedia untuk melakukan isolasi mandiri, dapat dilakukan upaya paksa oleh petugas Satgas penegak hukum Satpol PP Pekanbaru, bekerjasama dengan TNI/Polri untuk menerapkan yang bersangkutan di tempat isolasi mandiri dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah daerah," kata Irba.

Lalu bagi masyarakat yang kurang mampu, dalam Perwako disebutkan biaya kebutuhan hidup keluarganya akan diberikan bantuan sembako selama dalam isolasi. Selama proses isolasi pasien tersebut tidak dibenarkan kontak erat dengan masyarakat maupun keluarganya.

Seluruh biaya dalam pelaksanaan isolasi mandiri pasien Covid-19 bersumber dana APBD dan belanja negara.

"Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pekanbaru. Perwako diteken Wali Kota, Firdaus," tutup Irba.

(cha/idn)