KPAI Ingatkan Sekolah dan Polisi Tak Beri Sanksi Pelajar Demo 

Deden Gunawan - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 14:54 WIB
Ketua KPAI Dr Susanto MA
Ketua KPAI Dr Susanto, MA (Foto: 20detik)
Jakarta -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan pemerintah daerah dan sekolah tidak memberikan sanksi berupa ancaman dikeluarkan dari sekolah terhadap para pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi. Atau narasi untuk tidak memberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada pelajar yang ikut demonstrasi dan anarkis. Hukuman dikeluarkan dari sekolah akan sangat berdampak negatif kepada mereka. Apalagi, jika sudah dikeluarkan dari sekolah para pelajar itu akan memiliki label negatif sehingga akan sulit mendapatkan sekolah lainnya.

"Kalau dikeluarkan kan belum tentu ada sekolah lain yang mau menerima. Kalau sampai itu yang terjadi berarti menambah angka putus sekolah. Ini akan menjadi masalah baru," ujar Susanto dalam program Blak-blakan detikcom.


Kalau narasi tidak memberikan SKCK seperti pernah dilontarkan Kepala Polres Depok dan Pemkot Depok, kata Susanto, telah dibantah oleh Polda Metro Jaya. Penanganan kepada para pelajar yang terlibat dalam demonstrasi harus menggunakan pendekatan ramah anak. "Harus mengedepankan persuasi, jangan yang sifatnya intimidatif seperti itu," ujar Susanto.

Beberapa hari lalu, KPAI telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait, kepolisian, lembaga pendidikan, Pemda, organisasi perwakilan orang tua, dan perwakilan siswa secara vitual. Hal ini untuk melindungi para pelajar supaya tidak menjadi korban baik dalam aksi mau pun setelahnya.

"Kami berembuk bareng secara virtual untuk meningkatkan pencegahan karena ada prediksi aksi demo ini akan terjadi lagi pada 20 - 23 Oktober. Semoga sih tidak benar terjadi," kata Susanto yang juga Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif PBNU, 2015-2020.


Sejatinya setiap aksi unjuk rasa tidak melibatkan anak anak. Tokoh politik dan masyarakat, para guru, serta orang tua diharapkan terlibat aktif dalam mencegah anak-anak ikut berunjuk rasa. Sebab demonstrasi merupakan mekanisme penyampaian pendapat yang berisiko sehingga tidak aman dan rentan bagi keselamatan jiwa anak terlebih di masa pandemi seperti ini.

(jat/jat)