KPK memutuskan meninjau ulang anggaran mobil dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah lebih. Meski begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk menghentikan proses pembahasan pembelian mobil dinas miliaran rupiah untuk pimpinan dan pejabat struktural KPK.
"ICW mendesak agar KPK menghentikan proses pembahasan pembelian mobil dinas bagi pimpinan maupun pejabat struktural KPK," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (17/10/2020).
Menurut Kurnia, pernyataan KPK yang menyebutkan akan meninjau ulang ide pembelian mobil dinas menimbulkan multi tafsir. Sebab, kata dia, bukan tidak mungkin ketika isu ini mereda pembahasan penambahan fasilitas itu akan dilanjutkan.
"Ini sama persis dengan rencana kenaikan gaji pimpinan KPK, yang diisukan mencapai Rp 300 juta lebih. Saat itu pernyataan pimpinan KPK seolah-olah menolak, akan tetapi diduga keras pembahasan tersebut tetap berlanjut," ucap Kurnia.
