.webp)
KPK memutuskan meninjau ulang anggaran mobil dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah lebih. Meski begitu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk menghentikan proses pembahasan pembelian mobil dinas miliaran rupiah untuk pimpinan dan pejabat struktural KPK.
"ICW mendesak agar KPK menghentikan proses pembahasan pembelian mobil dinas bagi pimpinan maupun pejabat struktural KPK," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (17/10/2020).
Menurut Kurnia, pernyataan KPK yang menyebutkan akan meninjau ulang ide pembelian mobil dinas menimbulkan multi tafsir. Sebab, kata dia, bukan tidak mungkin ketika isu ini mereda pembahasan penambahan fasilitas itu akan dilanjutkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sama persis dengan rencana kenaikan gaji pimpinan KPK, yang diisukan mencapai Rp 300 juta lebih. Saat itu pernyataan pimpinan KPK seolah-olah menolak, akan tetapi diduga keras pembahasan tersebut tetap berlanjut," ucap Kurnia.
ICW mendorong agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil pimpinan KPK ihwal penambahan fasilitas mobil dinas. Menurutnya, publik berharap Dewas KPK dapat mendalami, terutama terkait siapa yang menginisiasi untuk menambah fasilitas pimpinan dan pejabat struktural KPK.
"Apakah kesepakatan ini dihasilkan secara kolektif, atau hanya beberapa orang pimpinan saja? Jika ini tidak segera dihentikan maka jangan salah kan publik ketika memiliki kesimpulan bahwa KPK era sekarang bekerja bukan untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, akan tetapi hanya mengharapkan uang dan fasilitas semata," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.
Sementara itu, untuk mobil jabatan 5 Dewas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk 6 pejabat eselon I KPK. Selain itu ada pula anggaran mobil dinas jabatan untuk eselon II di KPK.
