Bawaslu Banten Sebut Ratu Tatu Tak Lakukan Pelanggaran Kampanye

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 12:59 WIB
Bawaslu Banten
Foto: Istimewa
Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten memutuskan untuk menghentikan proses laporan dugaan kampanye di luar jadwal oleh kubu pasangan calon Nasrul Ulum-Eki Baihaki terhadap Calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Komisioner Bawaslu Banten Badrul Munir mengatakan dalam laporan tersebut terdapat tiga terlapor yang telah diregister, yakni Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, dan Aparatur Sipil Negara Haerofiatna.

Berdasarkan pengkajian di sentra Gakkumdu, Bawaslu Banten memutuskan ketiganya dinyatakan tidak bersalah serta laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Untuk register 1, kami mufakati bahwa setelah pengkajian bukti, saksi dan keterangan dikumpulkan menetapkan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sehingga di dalam pelanggaran pemilihan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti," ujar Munir dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).

Adapun dalam laporan tersebut Kubu Nasrul-Eki menilai Tatu melanggar aturan kampanye karena hadir di acara pelantikan organisasi kemasyarakatan Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Banten pada Selasa (29/9) lalu. Padahal pada tanggal tersebut, Tatu sudah dalam status cuti kampanye dari jabatan Bupati Serang.

Merespons hal ini, anggota Tim Advokasi Pasangan Tatu-Pandji, Daddy Hartadi menyatakan putusan Bawaslu Banten cukup menggambarkan bahwa Pilkada Kabupaten Serang sudah berjalan sesuai aturan.

"Pasangan Tatu-Pandji sejak awal berkomitmen melaksanakan pilkada sesuai aturan. Maka putusan ini adalah bukti bahwa komitmen tersebut sudah dijalankan dengan baik," ujarnya.

Daddy menambahkan keputusan tersebut juga berlaku untuk register nomor 2 terlapor Bahrul Ulum dan register nomor 3 terlapor Haerofiatna.

"Semua bukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menegaskan keputusan tersebut dikeluarkan setelah melalui tahapan pleno, yang dilakukan di sentra Gakkumdu oleh Bawaslu, Polda Banten, serta Kejati Banten.

"Yang jelas putusan penanganan pelanggar keputusan pleno. Bukan urusan orang per orang atau individu sesuai fakta yang ada, pembuktian yang ada," pungkasnya.

(akn/ega)