Dewas KPK Tolak Mobil Dinas, Pimpinan Komisi III DPR Bicara Integritas

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 11:40 WIB
Dewas KPK buka suara terkait isu-isu terkini. Pernyataan pers itu disampaikan usai bertemu dengan perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Dewas KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK tegas tak akan menerima mobil dinas, yang nilai anggarannya lebih dari Rp 3,5 miliar. Komisi III DPR menilai Dewas KPK tak akan meminta, apalagi turut menganggarkan.

"Menurut saya, Dewas tidak akan meminta, apalagi menganggarkan (mobil dinas)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI F-NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Sahroni tak mempermasalahkan Dewas KPK menolak mobil dinas. Penolakan mobil dinas, bagi Sahroni, merupakan hal biasa.

"Semua anggaran diproses bagian anggarannya di KPK sendiri. Bilamana Dewas menolak, saya rasa hal biasa saja, mungkin sudah mencukupi dengan transpor yang ada," ujar Sahroni.

"Dan segala produk anggaran yang mengatur adalah internal KPK sendiri," sambungnya.

Bendahara Umum Partai NasDem ini menyebut Komisi III hanya menjalankan tugas setuju dengan alokasi anggaran yang diajukan KPK. Soal integritas dan kesederhanaan, bagi Sahroni, merupakan urusan masing-masing.

"Kami dari Komisi III hanya bisa menyetujui alokasi pengajuan dari KPK bilamana pihak anggaran DPR dan Menteri Keuangan menyetujui untuk hal tersebut," ucap Sahroni.

"Integritas dan kesederhanaan kan masing-masing punya hak masing-masing. Tapi kalau Dewas menolak, hal tersebut tidak jadi masalah," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean buka suara soal anggaran mobil baru. Tumpak menegaskan Dewas KPK tidak akan menerima mobil baru.

"Dewas tidak pernah mengusulkan untuk pembelian mobil dinas bagi Dewas. Soal anggaran, kami tak pernah mengusulkan itu dan kami tak pernah diajak bicara soal ada pengusulan seperti itu. Jadi, kalau sikap kami, kami jelas, kami sesuai dengan perpres itu, kami kan sudah mendapat tunjangan transpor tiap bulan, tentunya kami tidak bisa lagi menerima mobil dinas itu. Jadi kami akan menolak," kata Tumpak kepada wartawan, Kamis (15/10).

(rfs/gbr)