NasDem Soroti Penanganan Banjir-PHK di 3 Tahun Anies Gubernur

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Jumat, 16 Okt 2020 08:02 WIB
Ilustrasi Partai NasDem
Foto: Ilustrasi Partai NasDem (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah janji kampanye di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satu yang disorot yakni janji kampanye rumah DP Rp 0.

"Waktu itu kan dia janji terkait pembangunan rumah dengan skema DP Rp 0, ya menurut saya ini masih ada sekitar kurang lebih 5 juta warga yang tidak memiliki rumah. Itu faktanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Sekitar 5 juta warga tidak memiliki rumah dan sampai sekarang masih banyak. Jadi program DP Rp 0 ini menurut saya belum berhasil," kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Sorotan NasDem lainnya untuk Anies di tiga tahun jabatannya yakni mengenai proses penanggulangan banjir. Dia melihat Pemprov DKI selama ini belum melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir, salah satunya melakukan normalisasi sungai.

"Masalah banjir. Tahun kemarin itu banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah, terus sampai saat ini kemarin saja kita belum lihat nih terkait normalisasi banjir yang dia lakukan. Ini menurut saya dan masih tidak sinkron dengan pemerintah pusat, seakan dia (Anies) tidak bisa bekerja sama dalam tata koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir. Jangan saling melempar masalah banjir ini," ucapnya.

Lebih lanjut, NasDem juga menyoroti janji kampanye Anies yang menyebut akan menyediakan lapangan kerja yang banyak di Jakarta. NasDem bicara soal OK OCE.

"Kemudian saya juga menyoroti soal kesejahteraan, yaitu soal lapangan kerja. Saat itu Pak Anies menyampaikan berjanji akan menyediakan lapangan kerja lewat OK OCE, saampai sekarang menurut saya itu tidak berjalan. Bahkan sekarang ini ada 24 ribu kalau nggak salah DKI Jakarta di-PHK. Ini janji dia mana, yang saat itu dia berjanji menyejahterakan terkait lapangan kerja tapi malah makin banyak yang di-PHK tahun ini. Jadi kesejahteraan bagaimana bagi seluruh warga DKI Jakarta. Harusnya menjadi prioritas utama," katanya.

Diketahui, Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 silam. Di Pilkada 2017, Anies memiliki 23 janji kampanye.

Soal janji kampanye, Anies pernah menjelaskan bahwa 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial. Janji-janji kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi KSD atau Kegiatan Strategis Daerah. Anies mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja. Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.

"KSD ini lalu diturunkan secara teknokratif dalam setiap program-program yang ada di DKI, kalau kita ingat sesudah masa pilkada menunggu sampai masa pelantikan itu kan waktunya 5 bulan lebih. Itu ada tim yang disiapkan. Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan," katanya.

Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu akan selesai dalam 5 tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku dirinya memiliki daftar program mana saja selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.

"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan. Ini alhamdulillah kita jaga terus insyaallah nanti di ujung awal tahun kelima, kita akan bisa lihat secara lengkap insyaallah semuanya terlaksana," sebut dia.

(man/gbr)