Jakarta -
Amnesty Internasional Indonesia dkk memprotes keras pencabutan larangan Prabowo Subianto untuk masuk Negeri Paman Sam. Politisi di DPR kompak membela Prabowo.
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto awalnya diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat.
Kunjungan Prabowo akan dilakukan pada tanggal 15-19 Oktober 2020. Isi undangan Prabowo ke AS untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas undangan itu, Prabowo yang untuk pertama kali dalam kurun 20 tahun bakal berangkat ke AS itu siap memenuhi undangan tersebut.
Meski dunia sedang menghadapi wabah COVID-19 tak biasa, Prabowo tetap bakal memenuhi undangan AS.
Bahkan, Prabowo mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi soal rencana kunjungan ke AS.Prabowo lalu mengulang percakapannya dengan Presiden Jokowi saat melaporkan rencana kunjungan ke AS.
"Walaupun perjalanan jauh sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati. Saya menghadap Presiden, saya lapor Presiden, 'Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat'. Presiden mengatakan, 'Ya harus berangkat'. 'Ya siap'," ucap Prabowo dalam wawancara khusus courtesy DPP Partai Gerindra seperti dilihat Selasa (13/10/2020).
Prabowo juga mengungkapkan akan membahas soal keinginannya memitigasi kebocoran dalam pertemuan mendatang. Apa maksudnya?
"Untuk mitigasi kebocoran, jangan sampai kebocoran itu berlanjut, apalagi melebar atau menambah. Ini kadang-kadang... ini fokus saya. Dalam pembelanjaan pembelian alutsista, saya ingin harga yang terbaik, harga yang paling murah tapi kualitas paling tinggi. Ini selalu perjuangan saya," ucap Prabowo.
Undangan AS terhadap Prabowo menuai sorotan tajam dari Amnesty Internasional. Amnesty International dan sejumlah lembaga menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Mereka mengkritik soal pencabutan larangan Prabowo untuk masuk AS.
"Kami menulis untuk mengungkapkan keprihatinan kami yang besar mengenai pemberian visa Departemen Luar Negeri kepada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, untuk datang ke Washington DC untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley pada 15 Oktober," demikian isi surat tersebut, Rabu (14/10/2020).
Surat tersebut ditandatangani perwakilan lembaga Amnesty International USA, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interest Lawyer Network (Pil-Net), Asia Justice and Rights (AJAR), Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Imparsial, Public Virtue Institute, Setara Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan LBH Pers.
Kritik dari Amnesty International ini terkait kasus pelanggaran HAM atas dugaan keterlibatan Prabowo terkait penculikan aktivis prodemokrasi Indonesia di akhir kepemimpinan Presiden Soeharto. AS sendiri sebelumnya memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam atas perkara tersebut.
Amnesty International menilai pemberian izin Prabowo bertemu dengan pejabat AS berpotensi melanggar hukum Laehy. Di bawah undang-undang Leahy, Pemerintah AS dilarang menggunakan dana untuk membantu unit pasukan keamanan asing jika terdapat informasi kredibel yang menunjukkan bahwa unit tersebut dalam komisi pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights atau GVHR). Pelanggaran HAM berat yang dimaksud termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemerkosaan.
"Undangan ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya," tulis Amnesty International dalam suratnya.
Menanggapi 'serangan' Amnesty Internasional, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo adalah orang yang bebas secara hukum.
"Ini kan Pak Prabowo itu kan orang bebas secara hukum. Itu kan dugaan-dugaan saja," kata Andre saat dihubungi pada Kamis (15/10/2020).
Andre juga mengatakan tuduhan Amnesty International kepada Prabowo tidak terbukti. Oleh sebab itu, menurutnya, pada 2014 dan 2019 Prabowo dapat mencalonkan diri sebagai calon Presiden RI.
"Kan dulu sudah ada Pengadilan Militer zaman dulu. Nggak ada bukti keterlibatan Pak Prabowo," ucap Andre.
"Jadi kan bukti keterlibatan Pak Prabowo nggak ada. Makanya, karena Pak Prabowo nggak terlibat itu, Pak Prabowo bisa nyalon presiden 2014, bisa nyalon presiden 2019," sambungnya.
Andre kemudian meminta agar tidak ada pihak yang mengulang isu-isu lama. Ia menegaskan kunjungan Prabowo ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.
"Jangan lagu lama-kaset lama diulang-ulang terus. Kita bicara konteks kepentingan bangsa yang lebih besar," tegas Andre.
Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan menilai kunjungan itu dilakukan Prabowo untuk memenuhi undangan dari AS.
"Karena ini atas undangan USA, maka secara eksplisit Prabowo sudah clear," kata Syarief Hasan kepada wartawan pada Kamis (15/10/2020).
Politikus senior Partai Demokrat ini mengungkapkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis adalah orang yang mengundang Prabowo. "Kunjungan Prabowo ke USA atas memenuhi undangan Menhan USA," kata Syarief.
Syarief, yang juga sebagai Wakil Ketua MPR RI, menjelaskan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara.
Menurutnya, kunjungan Ketum Partai Gerindra itu ke AS dapat berdampak menjaga keseimbangan terhadap negara lain.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menilai Prabowo sudah tidak dianggap bermasalah oleh AS.
"Undangan AS kepada Menhan Prabowo itu artinya beliau dipandang tidak bermasalah. Dulu mungkin bermasalah, sekarang tidak lagi," kata Willy kepada wartawan wartawan pada Kamis (15/10/2020).
 Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Foto: dok detikcom) |
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini menilai undangan AS kepada Prabowo tidak bisa dilihat hanya melalui satu perspektif. Menurut Willy, posisi Prabowo sebagai Menhan menjadi jembatan hubungan bilateral RI-AS.
Selain itu, Willy menyoroti perspektif geopolitik yang ada di AS-RI. Ia menilai AS memiliki kepentingan terhadap Indonesia.
"Sebagai Menhan, Pak Prabowo adalah representasi negara di bidang pertahanan. AS punya kepentingan tentunya terhadap Indonesia," ujar Willy.
Willy beranggapan AS memiliki kekhawatiran jika Indonesia dipandang terlalu dekat dengan negara China. Salah satunya kerja sama di sektor pertahanan.
Willy mengatakan undangan Prabowo ke AS dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan Indonesia dengan Negeri Paman Sam. Ia pun menilai kunjungan Prabowo dapat membuka peluang kerja sama di antara kedua negara.
Sedangkan Partai Golkar meyakini pemerintah AS tidak sembarangan mengundang seseorang ke negaranya.
"Pemerintah AS mengundang seorang yang pernah masuk blacklist kan tidak dengan sembarangan. Bahkan semua orang yang diundang secara resmi telah melalui proses vetting yang detail," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Dave justru mempersoalkan kritik Amnesty International. Anggota Komisi I DPR RI itu mempertanyakan apakah Amnesty International mengkritik ketika Prabowo mengikuti kontestasi pilpres.
"Oke, apakah Amnesty International berbicara keras ketika Prabowo dicalonkan sebagai (calon) wapres di 2009? Calon presiden di 2014 dan 2019? Atau baru kali ini saja ketika (Prabowo) diundang oleh pemerintah AS?"
Lebih lanjut Dave yakin kasus lampau yang menimpa Prabowo telah usai. Prabowo, menurutnya, telah dianggap bersih dari kasus masa lalu.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
