Jadi Tersangka Korupsi Bibit Kopi, Pejabat Dinas Pertanian Mamasa Ditahan

Abdy Febriady - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 19:38 WIB
Pejabat Dinas Pertanian Mamasa, Murnianto (rompi pink) ditahan, Kamis (15/10/2020).
Pejabat Dinas Pertanian Mamasa, Murnianto (rompi pink) ditahan. (Abdy Febriady/detikcom)
Mamasa -

Pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Murnianto resmi ditahan lantaran kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kopi. Penahanan Murnianto dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar.

"Sesuai dengan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor: PRINT-458/P.6/Fd.1/10/2020, terhadap tersangka inisial M, selaku PPK, kami kenakan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, dan akan kami titipkan kepada Rutan Polda Sulawesi Barat," kata Aspidsus Kejati Sulbar Feri Muparir kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Murnianto diduga terlibat dalam proyek pengadaan bibit kopi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa pada 2015. Dugaan korupsi tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

"Terhadap kasusnya sendiri adalah kasus tindak pidana korupsi pengadaan bibit kopi sebanyak 1 juta batang, dengan areal tanam meliputi 1.000 hektare. Anggaran terhadap kegiatan pengadaan benih di Kabupaten Mamasa ini sebesar Rp 9 miliar. Tetapi dalam kontrak itu, tercantum Rp 8,985 miliar," ungkap Feri.

Lebih lanjut, Feri menjelaskan Murnianto merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa pada 2015. Murnianto diduga telah membuat kontrak yang tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) serta pedoman teknis dan spesifikasi barang.

"Terhadap modus operandinya, pengadaan bibit ini ada dugaan bahwa bibit tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja maupun panduan teknis, sehingga merujuk pada jenis tertentu, yaitu benih kopi Somatic Embriogenesis," terang Feri.

Murnianto diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(zak/zak)