.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) melemparkan kritik terkait alokasi anggaran KPK 2021 untuk pembelian mobil dinas para komisioner KPK. ICW menilai para pimpinan KPK tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang kini serba susah akibat pandemi virus Corona.
"Sebagai pimpinan lembaga antikorupsi semestinya mereka memahami dan peka bahwa Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19, yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat, sehingga tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
Menurut Kurnia, pengalokasian anggaran pembelian mobil dinas itu menunjukkan keserakahan pimpinan KPK. Dia menyebut hal itu sebagai momen kedua yang menunjukkan keserakahan pimpinan KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar," papar Kurnia.
Kurnia mengingatkan bahwa KPK didirikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Namun, menurutnya, nilai-nilai tersebut semakin luntur.
Dia pun mengaku tidak kaget dengan hedonisme pimpinan KPK. Sebab, sebut dia, hedonisme pimpinan KPK sudah tercermin dari kasus helikopter mewah.
"Akan tetapi, praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Sebab, Ketua KPK-nya saja, Firli Bahuri, telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah, helikopter, beberapa waktu lalu," tutur Kurnia.
Diberitakan sebelumnya, pimpinan KPK akan mendapatkan mobil dinas baru yang anggarannya Rp 5 miliar lebih. Ternyata bukan hanya itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun mendapatkan jatah.
Hal itu terungkap dari daftar anggaran KPK untuk 2021 yang telah disetujui Komisi III DPR. Informasi yang diterima, mobil jabatan untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk 4 Wakil Ketua KPK, masing-masing dianggarkan Rp 1 miliar. Spesifikasinya mobil 3.500 cc.
Sementara itu, untuk mobil jabatan 5 Dewas KPK, masing-masing dianggarkan Rp 702 juta sehingga totalnya Rp 3,5 miliar lebih. Anggaran mobil Rp 702 juta itu juga disiapkan untuk 6 pejabat eselon I KPK.
(fas/zak)
