Admin @podoradong Ditangkap Terkait Demo Ricuh, Dijerat Pasal Keonaran

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 16:32 WIB
Polisi terus membubarkan massa aksi unjuk rasa berujung rucuh di kawasan Gambir. Massa pun kocar-kacir saat polisi tembakkan gas air mata
Demo omnibus law berujung ricuh. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Polisi meningkap sejumlah orang, termasuk petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dianggap menyebarkan informasi bohong terkait omnibus law UU Cipta Kerja hingga menyebabkan demo ricuh. Ternyata, polisi juga turut menangkap admin akun @podoradong bernama Dedy Wahyudi (DW) yang punya banyak follower di Twitter.

"Dia sama juga memposting di akun-nya. Ada 4 akun, kemudian ada ribuan followernya," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Salah satu postingan Dedy Wahyudi yang dijadikan alat bukti oleh polisi berbunyi 'bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan Istana, tapi sebuah kesepakatan'. Polisi menjerat tersangka dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian dan membuat kegaduhan atau keonaran dengan berita bohong.

"Tersangka DW ini punya akun @podoradong," sebut Argo.

Dedy Wahyudi dikenakan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 UU ITE soal ujaran kebencian. Kemudian polisi juga menjerat Dedy dengan pasal 14 ayat 1 dan 2, serta pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait membuat gaduh/keonaran dengan berita bohong atau hoax.

"Ancamannya 6 tahun (penjara)," jelas Argo.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri menangkap 8 orang yang disebut sebagai petinggi dan anggota KAMI. Penangkapan dilakukan di Medan dan Jakarta.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono merinci identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.

"Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin," kata Awi saat dimintai konfirmasi.

Kingkin Anida Bukan Anggota KAMI

Pada 12 November 2020, Kuasa hukum Kingkin Anida, Nurul Amalia dan Helmi Al Djufri memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa kliennya bukan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Menurut kuasa hukum, berkas perkara Kingkin Anida dipisah dengan para anggota KAMI.

Tonton juga video 'Buruh Geruduk Kawasan Industri Pulo Gadung':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/fjp)