Satpol PP Banting Warga dalam Sengketa Lahan, Komnas HAM Surati Gubernur NTT

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 13:11 WIB
Viral video yang menunjukkan aksi kekerasan di Desa Pubabu-Besipae, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (14/10). Dalam video tersebut seorang wanita dan anak-anak dianiaya oleh kelompok berseragam Satpol PP.
Beredar video warga di TTS, NTT, diintimidasi pria berseragam Satpol PP. (20detik)
Jakarta -

Satpol PP dan masyarakat Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), terlibat bentrokan dalam sengketa lahan hingga ada wanita yang dibanting. Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam praktik kekerasan itu.

"Mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pempov NTT," kata Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara saat dihubungi, Kamis (15/10/2020).

Komnas HAM mengirim surat ke Gubernur NTT Victor Laiskodat soal bentrokan itu. Beka mengatakan pihaknya meminta sengketa itu diselesaikan dengan cara sesuai rekomendasi Komnas HAM.

"Hari ini Komnas HAM mengirim surat protes keras kepada Gubernur NTT terkait peristiwa yang ada serta meminta penyelesaian sengketa masyarakat adat pubabu sesuai dengan rekomendasi komnas," ujarnya.

Beka menjelaskan bentrokan itu terjadi karena soal lahan. Masyarakat adat mengklaim tanah itu milik mereka.

"Pemprov mau meneruskan program pembangunan mereka di atas lahan yang diklaim milik warga masyarakat adat pubabu," ucap Beka soal bentrokan itu.

Peristiwa ini terjadi di Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu (14/10) siang. Pihak masyarakat adat setempat menyebut insiden dipicu oleh sengketa lahan. Warga menolak aktivitas petugas Dinas Peternakan di lahan tersebut.

Rekaman rekaman seorang perempuan terlibat bentrok dengan pria berseragam Satpol PP itu lalu viral. Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS) AKBP Ariasandy menerangkan kejadian itu bermula dari kegiatan penanaman jagung Pemprov NTT.

"Itu kegiatan Pemprov NTT, penanaman jagung di lokasi Besipae yang diamankan personel korem, yang sebelumnya memang sudah ada MoU antara Pemprov dan Korem. Ada kerja sama Pemprov dengan korem dalam kegiatan penanaman jagung," kata Ariasandy saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (15/10).

Penanaman jagung itu, terang Ariasandi, ditolak warga. Akhirnya saling dorong antara warga dan pihak Pemprov NTT tak terhindarkan.

"Ketika di lokasi, terjadi penolakan oleh sekelompok masyarakat yang mengakibatkan adanya saling dorong," jelas Ariasandi.

Korban tak hanya dari pihak warga, seperti yang terlihat di video beredar, tetapi Ariasandi menyebut ada juga korban dari pihak Pemprov. "Bahkan ada salah seorang staf perempuan dari Pemprov yang mengalami pengeroyokan oleh beberapa orang masyarakat," imbuh Ariasandi.

(idh/fjp)