Soal UU Cipta Kerja, Airlangga: Pekerja Harus Pikirkan Produktivitas

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 11:49 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers skenario pemulihan ekonomi terkait Corona. Skenario pemulihan ekonomi disiapkan hingga tahun depan.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pekerja lebih tepat harus memikirkan produktivitas dibanding pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab menurutnya, selama perusahaan positif membawa keuntungan, maka pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah.

Ia juga mengatakan selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK. Namun, pemerintah kini memastikan narasi tersebut ada dan dituangkan dalam Undang -Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang sudah disahkan.

"Pekerja harus memikirkan produktivitas, jangan memikirkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujar dia, Kamis (15/10/2020).

Hal tersebut, kata Airlangga, tentu akan lebih produktif bagi buruh dan perusahaan untuk lebih memandang manfaat yang juga ditambah atau disediakan dalam UU tersebut. Ia juga mengatakan dalam UU Cipta Kerja sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja mereka, bahkan jumlah maksimal jam lembur yang ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari.

Menurutnya, ini akan menjadikan buruh lebih produktif. Airlangga yang juga dipercaya sebagai ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan saat ini asumsi-asumsi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bekerja dulu.

"PHK itu adalah langkah terakhir. Buruh tidak suka PHK, dan pengusaha juga tidak suka PHK. Karena PHK terjadi kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut," kata Airlangga.

Airlangga menegaskan dengan UU Cipta Kerja, pemerintah hadir lewat JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Apabila terjadi PHK, pemerintah akan membantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Bahkan pekerja yang terkena PHK setelah mengikuti pelatihan, bisa diberikan akses untuk mencari pekerjaan lain.

Lalu apabila belum mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan bantuan gaji selama enam bulan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi.

"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua," ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan dengan UU Cipta Kerja diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan terus membaik. Ia juga mengatakan ke depan sektor digitalisasi diharapkan terus bertambah seiring perkembangan teknologi.

"Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 5-5,5 persen maka 2,5 juta masyarakat bisa memperoleh lapangan kerja. Digitalisasi di Indonesia pada tahun 2025 bisa mencapai USD 130 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.914 triliun). Tentu ini bisa menjadi pengungkit APBN," ungkap Airlangga.

Simak juga video 'Respons Kritikan Buruh soal Omnibus Law, Mahfud Janji Masukan ke PP':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)