ADVERTISEMENT

Pemerintah-DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak untuk Bahas UU Cipta Kerja

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 13:40 WIB
Wasekjen Golkar Maman Abdurahman (Dok. Pribadi)
Foto: Wasekjen Golkar Maman Abdurahman (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman meminta kepada semua masyarakat, buruh dan elemen mahasiswa agar bisa menahan diri melakukan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Ia menyarankan semua elemen masyarakat membaca dengan jeli terlebih dahulu isi dari UU Omnibus Law.

Menurutnya, proses pembentukan dan pembahasan Omnibus RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan berliku. Sejak muncul pertama kali pada 20 Februari 2020 hingga diketok pada 5 Oktober 2020 di Gedung Parlemen, Jakarta, Omnibus Law sudah melalui berbagai tahapan sesuai aturan pembuatan undang-undang.

"Pemerintah ketika ingin meluncurkan Omnibus Law ini bahkan sudah ancang-ancang sejak pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Jadi ini merupakan keinginan Presiden Jokowi yang sudah disampaikan sejak tahun lalu," kata Maman dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Dalam proses pembentukannya sendiri, ia menilai pemerintah sudah mengundang dan bertemu dan libatkan banyak pihak dari undang-undang ini. Khusus untuk stakeholders perburuhan, kata dia, Presiden Jokowi bahkan sudah dua kali bertemu dengan perwakilan pekerja atau buruh.

Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dikatakannya juga sudah menggelar pertemuan dengan berbagai kalangan, termasuk buruh sebanyak tiga kali.
Kemudian pertemuan lainnya juga dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dengan perwakilan buruh sebanyak dua kali.

Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah disebutnya juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan masukan dari buruh dan pekerja hingga kurang lebih 14 kali. Namun dalam pertemuan pertama, ia mengklaim perwakilan dari buruh seperti Said Iqbal dan Andi Gani Nena Wea memilih untuk walk out.

"Jadi adanya anggapan stakeholders tidak dilibatkan dalam proses pembentukan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, tidak benar," tambah Maman.

Ia menuturkan pertemuan dengan buruh lainnya juga dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dengan perwakilan buruh secara formal sebanyak satu kali. Namun pertemuan informal yang dilakukan oleh masing-masing fraksi juga berlangsung beberapa kali.

"Ini menunjukkan niat dan kesungguhan pemerintah dan DPR untuk mendengarkan suara rakyat, suara buruh lewat perwakilan mereka. Sehingga DPR juga mempunyai banyak masukan dari pertemuan itu," ungkap Maman.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sepanjang pembahasan juga sudah dilakukan rapat di Baleg sebanyak 64 kali. Apalagi rapat-rapat tersebut direkam dan disebarluaskan secara digital melalui berbagai media, termasuk media sosial yakni Youtube dan Facebook.

"Ini membuktikan jika pertemuan dan rapat-rapat yang digelar berlangsung secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Semua jejak digitalnya ada sehingga bisa dilacak," tutur Maman.

Bahkan dari masing-masing Fraksi di DPR juga sudah menggelar rapat dengar pendapat, seperti yang dilakukan dengan perwakilan buruh pada Februari - Maret 2020. Dari RDP dan pertemuan lainnya, muncul 7197 daftar inventaris masalah menyangkut 15 bab dan 185 pasal. Dari situ akhirnya disetujui menjadi 15 bab dan 175 pasal karena terdapat beberapa pasal yang dikeluarkan dari RUU.

"Itu semua berkat masukan yang didapat DPR dari stakeholder, yang dihadirkan. Jadi pemerintah dan DPR sudah menggelar pertemuan dan banyak mendengarkan masukan bahkan kritik dan masukan itu dipenuhi," pungkas Maman.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT