.webp)
Bupati Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penyebaran video mesum yang melibatkan seorang mantan anggota DPRD setempat. Komisi II DPR menilai perbuatan Eltinus tidak pantas.
"Sangat tidak pantas. Kalau niatnya klarifikasi, panggil saja atau datangi. Makanya saya bilang, supaya jelas, klarifikasi saja melalui jalur hukum," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Untuk diketahui, kuasa hukum Eltinus, Anthon Raharusun, mengatakan kliennya tidak bermaksud menyebarkan video mesum itu. Menurutnya, Eltinus mengirim video itu guna mencari kebenaran sebagai kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yaqut meminta klarifikasi itu diselesaikan melalui jalur hukum. Jika perbuatan Eltinus terbukti, menurut Yaqut, Bupati Mimika itu bisa dijerat dengan UU tentang Pornografi.
"Serahkan saja ke penegak hukum. Klarifikasinya biar dilakukan melalui jalur hukum. Jika benar ada kesengajaan, bisa dipidana melalui UU Antipornografi dan ITE," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat menyebarkan konten mesum eks anggota DPRD Mimika. Eltinus mengaku menyebarkannya dengan maksud mencari klarifikasi tentang video mesum politikus MM.
Anthon Raharusun mengungkapkan kliennya tidak bermaksud menyebarkan video tersebut. Hal itu dilakukan kliennya untuk mencari kebenaran sebagai kepala daerah.
"Sebab, apa yang dilakukan bupati, itu terkait beredarnya video mesum itu adalah dalam rangka melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari pihak lain mengenai kebenaran dari konten video itu," uja Anthon, Rabu (14/10).
Sebagai bupati, kata Anthon, kliennya memiliki kewajiban mengklarifikasi kebenaran video itu. Menurutnya, beredarnya video itu mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat karena terkait kesusilaan yang bertentangan dengan budaya adat setempat.
"Tapi motivasinya adalah untuk meminta pihak-pihak lain melakukan klarifikasi atau meninjau lebih jauh mengenai kebenaran dan kejelasan daripada konten video itu. Bupati tak punya motivasi dengan sengaja menyebarkan video tersebut, sehingga apa yang dilakukan Bupati tersebut tidak termasuk dalam pengertian perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE," papar dia.
Lihat juga video 'Video Mesum Diduga Sepasang Pelajar SMK di Subang':
