Pasal Suap ke Hakim untuk Orang Dekat Pinangki 'Raib', Ini Kata Kejagung

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 22:32 WIB
Tersangka skandal suap Djoko Tjandra-Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya (AIJ) selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Andi Irfan bungkam.
Andi Irfan Jaya (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Salah satu tersangka perkara suap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra bernama Andi Irfan Jaya awalnya dijerat salah satu pasal yaitu mengenai dugaan pemberian suap ke hakim. Namun kini pasal itu tidak jadi diterapkan. Ada apa?

Dalam perkara ini Andi Irfan dijerat bersama-sama dengan Pinangki Sirna Malasari. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Andi Irfan dijerat salah satunya adalah Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan pasal itu tidak disangkakan kepada Andi Irfan setelah didiskusikan dengan jaksa penuntut umum (JPU). Hasilnya, JPU menilai pasal itu tidak tepat ditujukan kepada Andi Irfan.

"Pasal 6 tidak ada. Karena kan diskusi ketika dengan penuntut umum, dia tidak pas dengan sangkaan pasal itu. Jadi jika ada petunjuk dari teman-teman JPU ya pasti kita kuatkan apa yang di cari lagi alat buktinya," kata Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020).

Febrie menerangkan saat ini Andi Irfan hanya disangkakan Pasal 15 terkait pemufakatan jahat. Dia menyebut pasal itulah yang cocok dengan perbuatan tersangka.

"Nah itu sudah dipenuhi dan itu sudah disangkakan pasal yang mufakat. tidak ada (Pasal 6), dia masuk di pasal mufakat dia," kata Febrie.

Sementara itu, Jampidsus Kejagung Ali Mukartono membantah pihaknya telah menghapus Pasal 6 ayat (1) a untuk menjerat Andi Irfan. Menurut Ali, pasal itu disangkakan pada dugaan awal penyidikan. Sementara dalam perjalanannya, fakta penyidikan tidak membuktikan itu.

"Bukan dihapus. Jadi penyidikan itu kan dugaan, kalo hasil penyidikan itu sudah pendapat penyidik bisa sama bisa tidak, terserah penyidik itu, otoritasnya itu. Bukan dihapus, bukan, tidak. Hasilnya seperti apa, nah yang sesuai dengan fakta penyidikan itu yang dicantumkan dalam berkas perkara, biasa itu," kata Ali.

"Kalau tidak ada bukti untuk apa, kalau ada bukti silakan kan gtu, kalau tidak ada untuk apa juga, bikin capek, mubazir nanti," imbuhnya.

Diketahui, Andi Irfan Jaya menjadi tersangka teranyar dalam pusaran suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandrake Pinangki Sirna Malasari. Mantan kader Partai NasDem itu disebut-sebut sebagai perantara uang dari Djoko Tjandra ke Pinangki.

"Pada hari ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka lagi dengan inisial AI," ujar Hari Setiyono sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung pada Rabu, 2 September 2020.

"Penyidik akan menggali keterangan-keterangan dari alat bukti dan barang bukti siapa sebetulnya yang menerima uang pertama kali gitu ya dari pemberi kepada siapa. Dugaannya sementara ini tidak langsung kepada oknum jaksa tapi diduga melalui tersangka yang baru ini," imbuh Hari mengenai peran dari Andi Irfan ini.

Saat menyampaikan hal itu Hari hanya menyebutkan sangkaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) pada Andi Irfan. Namun belakangan dalam keterangan resmi tertulis dari Kejagung ada penjelasan detail pasal-pasal yang disematkan pada Andi Irfan.

Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 juncto ayat 1 huruf b atau Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 15 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Setelah pemeriksaan para saksi selesai, berdasarkan pendapat jaksa penyidik yang memeriksa, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan saudara AIJ (Andi Irfan Jaya) sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi gratifikasi menyusul penetapan tersangka PSM dan tersangka JST berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-53/F.2/Fd.2/09/2020 tanggal 2 September 2020 dan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-58/F.2/Fd.2/09/2020 tanggal 2 September 2020 dengan sangkaan melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo ayat (1) huruf b atau Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," demikian tertulis dalam keterangan resmi dari Kejagung atas nama Hari Setiyono sebagai Kapuspenkum.

Sekilas pasal itu menyebutkan mengenai sangkaan pemberian suap ke pegawai negeri atau penyelenggara negara tetapi ada satu pasal yang terselip yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor. Apa bunyinya?

Pasal 6 UU Tipikor

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Disebutkan dalam sangkaan pasal itu adalah suap kepada hakim. Padahal dalam pusaran kasus itu pihak kejaksaan belum sama sekali menetapkan hakim sebagai tersangka.

(dhn/dhn)