.webp)
Partai Demokrat (PD) mendesak adanya penjelasan pemerintah soal dugaan 'penunggang' dalam kerusuhan demo yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan pemerintah tidak menuduh Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kerusuhan aksi unjuk rasa.
"Saya kira tidak ada satu pun pernyataan resmi dari pemerintah yang menuduh dan menyebut SBY sebagai dalang demo rusuh pada beberapa hari yang lalu," kata Ace Hasan kepada wartawan pada Rabu (14/10/2020).
Ace juga mempertanyakan sikap SBY yang dianggap mudah tersinggung oleh netizen. Ia menilai sebagai pemimpin seharusnya SBY siap dipuja dan dihujat oleh masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itulah. Kok merasa tersinggung oleh para netizen. Seharusnya sebagai pemimpin itu harus siap untuk dipuja sekaligus harus siap untuk dihujat. Pemimpin itu harus siap mengambil risiko dalam mengambil kebijakan," ujar Ace.
Lebih lanjut, Ace meminta PD tidak mendramatisasi keadaan. "Jangan mendramatisasi keadaan," ujarnya.
Sementara itu, terkait dugaan penunggang di aksi demo yang ricuh, Ace menyerahkan hal itu kepada aparat penegak hukum. Ia yakin polisi bersikap profesional dalam mengungkap dalang kerusuhan.
 Ace Hasan Syadzily (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) |
"Kita serahkan kepada pihak kepolisian dan penegak hukum siapa saja pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis itu. Saya kira pihak kepolisian bekerja secara profesional dan seharusnya memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan siapa dalang di balik tindakan anarkis itu," kata Ace.
Diberitakan sebelumnya, SBY merasa dirinya dituduh menjadi dalang di balik demo rusuh penolakan omnibus law. Demokrat sendiri merupakan salah satu fraksi di DPR yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
SBY memberi pernyataan dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10). Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus law yang berakhir ricuh.
"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," kata SBY.
Kemudian politikus PD Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo omnibus law.
"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat," tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10).
Menko Polhukam Mahfud Md pun menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo penolakan omnibus law yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras," cuit Mahfud Md.
Tonton juga video 'Polemik UU Cipta Kerja dan Dilema Pengambilan Kebijakan di Mata SBY':
