PD Desak Pemerintah Ungkap Dalang Demo Rusuh, NasDem: Jangan Baper

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 12:57 WIB
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Ali
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali angkat bicara soal Partai Demokrat (PD) yang menuntut klarifikasi pemerintah soal 'penunggang' demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Ali meminta Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak baper atau terbawa perasaan.

"Tapi, setiap kali kalau Pak SBY merasa dia dituduh, tapi siapa pun itu juga, jangan baper dengan pernyataan pemerintah tersebut. Jadi jangan kemudian ketika pemerintah mengatakan bahwa ada orang menunggangi itu, terus kemudian mereka merasa bahwa mereka yang dituduh menunganggi. Itu kan tidak baik," kata Ali saat dihubungi pada Rabu (14/10/2020).

Ali juga meminta PD tidak memainkan emosi massa. Dia kemudian meminta PD tidak bersikap seakan jadi pihak yang dizalimi.

"Sekali lagi, janganlah kemudian terlalu cepat baper. Kemudian mengobok-obok emosi massa seakan-akan dizalimi dan lain-lain," ujarnya.

Politikus NasDem ini juga meyakini bahwa PD tidak terlibat dalam kerusuhan di demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Namun ia menegaskan pemerintah juga tidak pernah menuduh PD sebagai dalang demonstrasi.

"Saya salah satu orang yang tidak yakin Partai Demokrat ada di situ (aksi demo yang rusuh). Tapi kan kemudian, tapi saya juga ikuti pernyataan pemerintah, pemerintah tidak pernah mengatakan menuduh bahwa Demokrat mendalangi kegiatan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Ali kemudian mempertanyakan motif PD yang merasa dituduh sebagai dalang di aksi demo. Ia pun menilai PD sedang memainkan drama kepada publik.

"Nah sekarang pertanyaannya kenapa partai Demokrat merasa dituduh? Ada apa? Nah itu kan harus juga dijelaskan kan. Nah artinya kalau, kemudian tidak salah juga kalau dikatakan ini adalah drama gitu kan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah menuduh presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai dalang demo penolakan omnibus law yang berujung ricuh. Penegasan Mahfud ini untuk menjawab politikus Partai Demokrat, Andi Arief.

Awalnya, Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan untuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi demo tolak omnibus law yang rusuh.

"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat," tulis Andi Arief seperti dilihat pada Rabu (14/10).

SBY pun telah angkat bicara perihal ini. Pernyataan SBY disampaikan dalam video yang diunggah di akun YouTube resminya, Senin (12/10).

Format video itu adalah SBY mengobrol santai dengan sejumlah orang yang memberikannya pertanyaan. Pertanyaan itu termasuk SBY yang dituduh menggerakkan massa demo omnibus law yang berakhir ricuh.

"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," kata SBY.

(hel/aud)