Bamsoet Kupas UU Cipta Kerja dari Sisi Pengusaha

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 18:59 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyp
Foto: MPR
Jakarta - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) membahas keberadaan UU Cipta Kerja dari sisi pengusaha melalui podcast Ngobras sampai Ngompol (ngobrol asyik sampai ngomong politik) di kanal YouTube Bamsoet Channel.

Dalam podcast tersebut, Bamsoet mewawancarai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), Rosan Roeslani. Bamsoet mengatakan Rosan menilai kelahiran UU Cipta Kerja sebagai UU sapu jagat patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

"Dikerjakan secara tripartit antara pemerintah bersama DPR RI dengan turut melibatkan organisasi pengusaha dan juga serikat pekerja/buruh. Kelahiran UU Cipta Kerja diyakini mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menyelimuti dunia investasi Indonesia. Baik dari sisi Pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator, maupun buruh/pekerja sebagai eksekutor," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Bamsoet memaparkan pandangan Rosan yang menilai UU Cipta Kerja akan semakin memberikan kemudahan masuknya investasi ke Indonesia sekaligus memudahkan usaha nasional dari mulai berbasis UMKM hingga skala besar untuk tumbuh dan berkembang.

Ia menambahkan keberadaan UU Cipta Kerja juga memberikan banyak tanggung jawab kepada pengusaha untuk memperhatikan pekerjanya, termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 A, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan c, pengusaha wajib memberi uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

Bamsoet juga mewanti-wanti masyarakat untuk mewaspadai berkembangnya hoax dan disinformasi di media sosial yang mendiskreditkan UU Cipta Kerja, misalnya anggapan UU Cipta Kerja memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk mengeksploitasi waktu kerja dengan hanya memberikan libur satu hari dalam seminggu.

"Informasi tersebut sangat tak tepat dan bisa disalah artikan," tegas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan dalam Pasal 77 ayat 2 poin b UU Cipta Kerja, tercantum waktu kerja bisa 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian di poin a tercantum waktu kerja 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

"Jadi, mau 6 hari kerja atau 5 hari kerja, itu pilihan. Ada pekerja yang mau 6 hari kerja, silahkan. Ada yang 5 hari kerja, juga silakan. Tergantung kesepakatan pengusaha dengan pekerja," tandas Bamsoet. (ega/ega)