DKI Tak Akan Surati Jokowi soal Aspirasi Massa: Sudah Diwakili Jabar-Jatim

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 17:39 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Foto: Ilman/detikcom
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan mengirim surat aspirasi massa aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja seperti apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Jawa Timur. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan surat aspirasi sudah diwakili oleh kedua pemprov itu.

"Pemerintah Jawa Barat sudah sampaikan, Pemerintah Jawa Timur sudah sampaikan. Saya kira cukup sudah diwakili," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Riza mengatakan alasan Pemprov DKI Jakarta tak mengirimkan surat aspirasi dari massa adalah memiliki lokasi yang berdekatan dengan pemerintah pusat. Selain itu, massa sudah bisa langsung melakukan tuntutan aksinya di DPR RI atau langsung ke Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"DKI ini kan dengan pemerintah pusat karena Jakarta ini Ibu Kota, langsung, saya kira melakukan unjuk rasa sudah langsung menyampaikan kepada pemerintah pusat, kepada Presiden, kementerian terkait, DPR, instansi terkait. Kami persilakan, itu hak warga Jakarta," katanya.

Meski demikian, terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies yang akan menyalurkan aspirasi massa aksi, belum terealisasi. Hal itu karena, ketika Anies mengikuti rapat bersama pemerintah pusat, belum mendapat kesempatan berbicara.

"Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan," kata Anies di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).

Menurut Anies, keterangan dalam rapat tersebut hanya diberikan oleh Presiden. Dia mengaku tidak mendapat kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya perihal omnibus law UU Cipta Kerja tersebut.

"Kami, saya tidak bisa memberikan keterangan. Karena semua diminta dari Presiden dan tim Presiden, karena pesannya seperti itu. Kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apa pun," terang Anies.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Inti dari surat itu berisi aspirasi massa yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

(man/dwia)