.webp)
Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI dan PA 212 melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap tak ada lagi aksi perusakan fasilitas umum.
"Kami berharap tidak ada lagi warga yang melakukan perusakan atau anarkis terkait fasilitas umum transportasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu halte, stasiun, traffic light, CCTV, pembatas jalan, cermin, traffic cone dan lain-lain. Ini sangat merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna transportasi umum," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).
Dia juga menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila tidak setuju dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Silakan aspirasinya disampaikan melalui konstitusi yang ada. Bisa melalui judicial review, Mahkamah Konstitusi, kami menghormati ada yang sudah mengajukan, kemudian dialog persuasif, dan demo adalah pilihan terakhir. Namun kami hormati dan kami minta dilakukan secara baik, damai, dan harapan kami terus menjaga jarak dan tidak ada kerumunan," imbuh Riza.
Lebih lanjut Riza menyebut demo yang digelar berpotensi menimbulkan klaster baru Corona. Untuk itu, dia mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Tentu harapan kami tidak dalam jumlah yang besar, karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan akhirnya dapat menimbulkan penyebaran COVID-19, dan bahkan menimbulkan suatu klaster baru," ucapnya.
"Kami mohon dilakukan secara baik, menggunakan masker, menjaga jarak," kata Riza.
Simak video 'Belum Juga Demo Dimulai, Belasan Pemuda di Patung Kuda Diangkut Polisi':
