Babak Belur, Dosen UMI Lapor ke Polda Sulsel soal Dugaan Penganiayaan Polisi

Hermawan Mappiwali - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 14:09 WIB
Kampus UMI Makassar
Kampus Universitas Muslim Indonesia (Hermawan M/detikcom)
Makassar -

Aan Mamontoh, dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang ia alami saat jadi korban salah tangkap dalam demo omnibus law yang berujung ricuh di Makassar. Aan melaporkan pelanggaran etik dan pidana penganiayaan ke Polda Sulsel yang diduga dilakukan polisi.

"Iya, kemarin (di) Krimum dan etik yang saya Laporkan," kata Aan kepada detikcom, Selasa (13/10/2020).

Diketahui, laporan polisi soal penganiayaan secara bersama-sama oleh korban bernomor LPB/330/X/2020/SPKT POLDA SULSEL tanggal 12 Oktober 2020.

"Terkait dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana," kata Aan.

Sementara itu, laporan soal kode etik milik Aan diketahui bernomor LP/49-B/X/2020/Subbag Yanduan. Laporan ini juga diajukan di tanggal yang sama dengan laporan polisi terkait aksi penganiayaan.

"Tentang laporan terjadinya peristiwa pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri perihal tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum anggota Polri," beber Aan.

Aan sendiri menunjukkan sejumlah foto dirinya dalam kondisi babak belur, termasuk mengalami lebam di sejumlah bagian tubuh. Dalam foto tersebut, tampak area pelipis mata kiri, pipi kiri, hidung, jidat, dan area bibir Aan memar, yang ia sebut akibat penganiayaan.

Dengan kondisi seperti itu, Aan mengomentari pernyataan polisi yang menyebut upaya paksa polisi di lapangan saat demo ricuh dapat menjadi dinamis. Menurut Aan, pernyataan tersebut seakan menjadi pembenaran terhadap dugaan pelanggaran prosedur anggota kepolisian di lapangan.

"Aduh ribet juga seakan-akan dia memperbolehkan anggotanya untuk melakukan penganiayaan atas nama 'dinamis', wah ribet kalau gini sekali," kata Aan.

Aan sendiri mengaku maklum jika polisi punya kewenangan melakukan pemeriksaan 1x24 jam berhubungan dengan Aan berada di area kericuhan. Aan mengaku terjebak, tapi tetap saja dia menganggap penganiayaan tak boleh serta-merta dilakukan.

"Ini perlu saya sampaikan tapi berkaitan dengan kondisiku saat ini oke lah kalau misal mereka berasumsi seperti itu (bukan salah tangkap), tapi kan tidak ada peraturan yang memperbolehkan tindakan represif seperti ini," kata Aan.

"Seakan-akan pernyataan ini memperbolehkan tindakan represif, itu yang saya tidak terima. Kalau mereka berasumsi itu kesalahan saya (berada di area kericuhan) okelah, tapi apakah bisa melakukan tindakan seperti itu (dipukuli)?" sambung Aan.

Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan telah memberikan penjelasan. Polisi menegaskan keberadaan Aan di area kericuhan merupakan sebuah risiko tersendiri bagi Aan. Kemudian untuk dugaan penganiayaan, polisi menilai upaya paksa polisi di lapangan bisa menjadi sangat dinamis, tapi mereka tetap terbuka apabila Aan akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.

"Jadi apabila terjadi memang ada tugas yang dilakukan Propam akan turun untuk melakukan pengecekan apakah tugas-tugas kepolisian di jalan sesuai dengan prosedur. Demikian yang terjadi kemarin ini Propam tetap turun untuk melakukan pengecekan untuk melihat apakah memang anggota ada bekerja di luar prosedur," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Ibrahim Tompo, Senin (12/10).

Lihat juga video 'Ada 16 Korban Penganiayaan Oknum TNI di Ciracas, 83 Unit Kerusakan':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/nvl)