Jubir Kemenhan Bantah Hoax soal Industri Pertahanan Terkait UU Cipta Kerja

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 12:45 WIB
Dahnil Anzar Simanjuntak
Dahnil Anzar Simanjuntak (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Pertahanan menjelaskan klaster pertahanan di omnibus law UU Cipta Kerja. Juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menepis hoax soal industri pertahanan di UU Cipta Kerja.

"RUU Ciptaker klaster pertahanan yang merevisi beberapa pasal dari UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menjadikan sektor ini dinamis dan progresif untuk investasi," kata Dahnil dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Dahnil menyebut selama ini banyak swasta yang ingin masuk ke industri pertahanan. Dengan UU Cipta Kerja, swasta bisa berkontribusi.

"Selama ini banyak pihak swasta mau masuk ke industri pertahanan. Dengan revisi Pasal 11 dari UU Industri Pertahanan melalui UU Ciptaker, menjadikan mereka (swasta) bisa ikut berkontribusi, berkreativitas, dan berinvestasi lebih besar bagi pertahanan negara," sebut Dahnil.

Dahnil mengajak semua pihak melihat UU No 16 yang dibuat 8 tahun lalu. Saat itu, kata dia, kondisi BUMSwasta lokal bidang pertahanan belum dinamis seperti sekarang.

"Terkait adanya kemungkinan perubahan daftar negatif investasi (DNI), itu nantinya di ranah peraturan pemerintah di mana nanti Kemhan tetap menjadi kendali regulasi dan pengawasan, dan tentu Kemhan tegas berdiri bagi kepentingan nasional," tegas Dahnil.

Industri alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalnhankam) dari hulu sampai hilir, jelas Dahnil, tetap dikontrol penuh oleh Kemhan. Aturan teknis mengenai hal ini bakal dituangkan dalam aturan turunan seperti perpres, PP, atau kepmenhan.

"Perlu dipahami, perubahan industri pertahanan di UU Ciptaker ini sudah sesuai dengan instruksi Pak Presiden dalam HUT TNI ke-75 di mana untuk menguasai lompatan teknologi terkini kita harus mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," sebut Dahnil.

"Jadi tidak benar bahwa inhan (industri pertahanan) kita bisa dan diberikan kepada asing. Kemhan yang 'mengendalikan-mengatur' terkait inhan di Indonesia," jelas Dahnil.

Tonton video 'Rentetan Aksi Tolak UU Omnibus Law di RI':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/tor)