Dewas Diberhentikan, Komite Penyelamat TVRI Ungkit Penyalahgunaan Wewenang

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 07:29 WIB
Gedung TVRI (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Ilustrasi (Foto: Gedung TVRI (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta -

DPR RI mengirimkan surat pemberhentian Arief Hidayat Thamrin sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI. Komite penyelamat TVRI menilai keputusan itu sebagai upaya membenahi TVRI.

"Kami dari komite penyelamat TVRI berkomitmen untuk terus mendorong para stake holder untuk membenahi dan membersihkan TVRI dari penggunaan kewenangan dengan sewenang wenang oleh ketua dewan pengawas TVRI saudara Arif Hidayat Thamrin," kata Ketua Komite Penyelamat TVRI, Agil Samal kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

Agil kemudian mengapresiasi DPR atas pemberhentian Arief dari Ketua Dewas TVRI. Dia menyebut Arief telah menyalahgunakan wewenang saat menjadi Ketua Dewas TVRI.

"Komite Penyelamat sangat mengapresiasi keputusan Pimpinan DPR RI untuk menerbitkan surat pemberhentian saudara Arief Hidayat Thamrin dari dewan pengawas LPP TVRI. Hal ini menunjukkan bahwa legislatif bersungguh sungguh dalam membersihkan TVRI dari praktik penyalahgunaan wewenang dan ketidaktaatan terhadap legislatif yang menaungi TVRI," kata dia.

Untuk diketahui Arief diberhentikan karena pembelaan dirinya terhadap pemecatan Helmy Yahya dari Dirut TVRI ditolak DPR. Helmy Yahya sendiri dicopot dari Dirut TVRI oleh Dewas pada tanggal 16 Januari lalu.

Ketua DPR RI Puan Maharani melayangkan surat pemberhentian Arief Hidayat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu ditandatangani Puan tertanggal 5 Oktober 2020. Surat kepada Jokowi itu didasari rekomendasi hasil rapat Komisi I DPR.

"Penyampaian keputusan rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020 mengenai pemberhentian Ketua Dewan Pengawasan (Dewas) LPP TVRI sebagai Anggota Dewas LPP TVRI periode 2017-2020," demikian bunyi surat seperti dilihat detikcom, Senin (12/10/2020).

Anggota Komisi I DPR RI F-PDIP Charles Honoris membenarkan surat Puan kepada Jokowi. Kinerja Arief Hidayat dinilai tak baik dan melanggar UU.

"Benar, suratnya sudah disampaikan ke presiden. Tinggal tunggu SK dari Presiden aja sekarang. Dari DPR sudah keluar surat itu. DPR memutuskan untuk memberhentikan Ketua Dewas dan nantinya pemberhentian dari SK presiden," kata Charles dikonfirmasi terpisah.

"DPR menilai kinerjanya yang tidak baik dan melanggar undang-undang. Melanggar kesimpulan rapat," imbuhnya.

(lir/gbr)