DPR RI menolak pembelaan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI, Arief Hidayat Thamrin, terkait pemberhentian Helmy Yahya dari Direktur Utama (Dirut) TVRI. DPR kemudian melayangkan surat pemberhentian Arief dari Dewas TVRI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Eks Dirut TVRI, Helmy Yahya, enggan mengomentari pemberhentian itu. Helmy memilih untuk diam.
"Enggak ah! No comment dari saya," kata Helmy saat dihubungi, Senin (12/10/2020).
Helmy juga enggan mengomentari bahwa pemberhentian Arief adalah bentuk penolakan DPR atas alasan Dewas memberhentikan Helmy Yahya. "Terjemahin sendiri aja deh," jelasnya.
Untuk diketahui, pembelaan Arief ditolak oleh Komisi I DPR RI terkait pemberhentian eks Dirut TVRI, Helmy Yahya. Ketua DPR RI Puan Maharani melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberhentian Arief Hidayat.
Surat itu ditandatangani Puan tertanggal 5 Oktober 2020. Surat kepada Jokowi itu didasari rekomendasi hasil rapat Komisi I DPR.
"Penyampaian keputusan rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020 mengenai pemberhentian Ketua Dewan Pengawasan (Dewas) LPP TVRI sebagai Anggota Dewas LPP TVRI periode 2017-2020," demikian bunyi surat seperti dilihat detikcom, Senin (12/10/2020).
Baca juga: Ini Alasan DPR Berhentikan Ketua Dewas TVRI |
Anggota Komisi I DPR RI F-PDIP Charles Honoris membenarkan surat Puan kepada Jokowi. Kinerja Arief Hidayat dinilai tak baik dan melanggar UU.
"Benar, suratnya sudah disampaikan ke presiden. Tinggal tunggu SK dari Presiden aja sekarang. Dari DPR sudah keluar surat itu. DPR memutuskan untuk memberhentikan Ketua Dewas dan nantinya pemberhentian dari SK presiden," kata Charles ketika dimintai konfirmasi terpisah.
"DPR menilai kinerjanya yang tidak baik dan melanggar undang-undang. Melanggar kesimpulan rapat," imbuhnya.
