.webp)
Persaudaraan Alumni 212 Dkk berencana menggelar demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan jika ada pihak yang masih keberatan atas aturan tersebut dipersilakan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pak Jokowi sudah membantah berbagi persepsi tentang omnibus law jadi itu sudah harusnya dijadikan pegangan bagi publik. Jika masih ada keberatan silakan mengajukan judicial review seperti akan dilakukan teman-teman buruh itu lebih sehat, lebih rasional dan direstui oleh konstitusi," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, Senin (12/10/2020).
Donny mengatakan demonstrasi pada prinsipnya dijamin oleh konstitusi. Namun dia mengingatkan jangan sampai demonstrasi itu berujung perusakan fasilitas umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya demonstrasi itu ekspresi politik, menyatakan hak pendapat terhadap kebijakan, itu diberi ruang sejauh tidak melanggar hukum, artinya demokrasi juga ada batasnya. Demokrasi bukan kebebasan mutlak, tapi kebebasan yang merugikan orang banyak dan merusak fasilitas umum itu bukan kebebasan itu adalah kriminal, dan akan dikenakan akan diproses secara hukum," ujar dia.
Donny mengingatkan agar demo berjalan tertib dan damai. Dia juga menyinggung langkah serikat buruh yang berencana mengajukan gugatan ke MK.
"Jadi silakan menyampaikan aspirasi dengan damai dengan tertib, tidak menggunakan kekerasan dan seperti yang sudah disampaikan Said Iqbal Ketua KSPI bahwa serikat buruh akan melangkah pada uji materi dan uji materi itu beradu akal sehat di Mahkamah Konstitusi tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah, bukan beradu otot di lapangan apalagi merusak fasilitas umum yang merugikan orang banyak," ujar dia.
Terkait demo tolak omnibus law besok, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengamanan. Polisi juga mengimbau agar massa tidak terprovokasi dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain.
"Jadi kita masih menunggu dari data intelijen. Kita kan harus tahu massanya berapa. Intinya Polri sudah siap mengamankan aksi besok. Khusus di istana kami maksimalkan untuk pengamanannya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/10).
Nana menyebut, aksi tersebut akan dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta. Jumlah personel pengamanannya sendiri, kata Nana, akan disesuaikan dengan massa.
"Kita akan menyesuaikan dengan jumlah massa ya," katanya.
Nana mengatakan pihak kepolisian dan TNI siap mengamankan aksi tersebut. Personel TNI-Polri sendiri telah melaksanakan apel gelar pasukan terkait rencana aksi tersebut.
Lebih lanjut, Nana mengimbau kepada massa untuk melakukan aksi secara tertib dan damai. Massa diimbau tidak terprovokasi oleh penyusup yang menunggangi aksi massa.
"Saya imbau kepada masyarakat khususnya kepada para pengunjuk rasa ini agar selalu menjaga setiap mereka aksi, harus menjaga kekuatannya berapa, jangan sampai disusupi atau ditunggangi kelompok anti kemapanan," katanya.
(knv/fjp)
