Anggaran Penindakan Cuma 5 Persen dari 1,3 T, ICW Minta KPK Ganti Nama Saja

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 17:47 WIB
Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Foto: Peneliti ICW Kurnia Ramadana (Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Jakarta -

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyoroti nilai anggaran penindakan KPK yang hanya 5 persen dari total anggaran Rp 1,3 triliun. Kurnia menyindir, lebih baik KPK mengganti nama.

"Padahal teori pemberantasan korupsi yang ideal adalah ketika dapat mensinergikan antara pencegahan dan penindakan," kata Kurnia, kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

"Jadi kalau hanya mengandalkan pencegahan dan mengesampingkan penindakan. Maka ICW mengusulkan agar nama KPK diubah saja, tidak lagi Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetapi menjadi Komisi Pencegahan Korupsi," sambungnya.

Kurnia Ramadhana menyebut, KPK saat ini hanya fokus di pencegahan. Sehingga, menimbulkan permasalahan di bagian penindakan.

"Sebab, KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri memang terlihat hanya fokus pada kegiatan pencegahan saja. Hal itu pun dibuktikan dengan banyaknya problematika dalam sektor penindakan, mulai dari minim mengungkap kasus besar, kegagalan meringkus buronan, sampai pada ketidakjelasan penanganan perkara yang menjadi tunggakan di KPK (kasus BLBI, Century, divestasi NewMont, KTP-Elektornik, dll)," katanya.

Untuk diketahui, Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK untuk tahun 2021 sebanyak Rp 250 miliar. Tambahan itu menjadikan pagu anggaran KPK saat ini telah naik menjadi Rp 1,305,1 triliun yang akan dialokasikan sesuai kebutuhan operasional yang dibagi dalam berbagai program.

Program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp 105,1 miliar dan program penindakan hanya dianggarkan sebesar Rp 65,6 miliar. Sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 1,595 triliun, dan program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp 115,3 miliar.

(fas/aik)