.webp)
Polisi membuka pagar kawat di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) hendak menunaikan salat.
Pantauan detikcom, Senin (12/10/2020) pukul 12.05 WIB, polisi membuka pagar kawat yang sempat mencegat massa buruh ke Istana Negara, Jakarta. Pembukaan pagar kawat dilakukan sesuai negosiasi Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto.
"Sebenarnya izin kita mau ke Istana cuma karena kondisi-kondisi kita tidak diizinkan masuk akhirnya kita di sini saja bersuara. Lalu kami minta dibuka lah ini (pagar kawat) biar kami sekalian putar balik. Tapi tawaran kita tetap tidak boleh sampai depan Istana, hanya putar ke sini," kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam negosiasinya, polisi sepakat membuka pagar kawat agar massa buruh bisa menunaikan salat Zuhur. Buruh melaksanakan salat di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Sekarang negosiasi kita teman-teman muslim harus salat, kita diminta meninggalkan kendaraan di sini, yang salat maju ke depan, nanti sesuai perjanjian nanti mereka ke mobil komando (untuk salat), terus kita memutar balik karena setelah ini akan ada aksi yang lain lagi yang di luar buruh," ujar Elly.
Elly menyebut KSBSI tidak ingin memaksa pergi ke depan Istana Negara. Dia menyebut tidak ingin ada penyusup yang kemudian melakukan aksi anarkistis.
"Kita antisipasi ada penyusupan-penyusupan. Tidak (sampai ke Istana), karena kami pahami situasi. Kami sebenarnya inginkan itu, karena kami bisa jadi tidak melakukan vandalisme atau keributan, kami juga tidak bisa menjamin ada massa kami yang tidak bisa dikontrol," ucap Elly.
Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dicegat pagar berduri saat hendak demo di Istana Negara, Jakarta. KSBSI mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja (Ciptaker).
"KSBSI bersikap tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mendesak Presiden menerbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja," kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban lewat keterangannya.
(aik/aik)
