Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan secara ketat di Jakarta. PDIP meminta Anies untuk memikirkan jalan keluar lain yang lebih rasional terhadap kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.
"Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan PSBB ketat di DKI Jakarta dan mencari jalan keluar yang rasional, karena dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemprov DKI diminta untuk mencari titik temu terhadap penanganan pencegahan COVID-19 dengan penanganan keberlangsungan ekonomi di DKI," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).
Gembong mengatakan usulan ini juga merupakan aspirasi dari berbagai unsur elemen masyarakat, terutama mereka yang kehidupannya bergantung pada pendapatan harian. Lagipula, menurutnya, tidak ada pengurangan jumlah kasus Corona secara signifikan jika dibandingkan saat PSBB transisi.
"Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1.150 kasus per hari. Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari. Walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan," ujarnya.
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," lanjut Gembong.
