.webp)
Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan secara ketat di Jakarta. PDIP meminta Anies untuk memikirkan jalan keluar lain yang lebih rasional terhadap kesehatan dan keberlangsungan ekonomi.
"Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak melanjutkan PSBB ketat di DKI Jakarta dan mencari jalan keluar yang rasional, karena dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemprov DKI diminta untuk mencari titik temu terhadap penanganan pencegahan COVID-19 dengan penanganan keberlangsungan ekonomi di DKI," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).
Gembong mengatakan usulan ini juga merupakan aspirasi dari berbagai unsur elemen masyarakat, terutama mereka yang kehidupannya bergantung pada pendapatan harian. Lagipula, menurutnya, tidak ada pengurangan jumlah kasus Corona secara signifikan jika dibandingkan saat PSBB transisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, sebelum PSBB ketat diberlakukan dari tanggal 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di Ibukota sebanyak 1.150 kasus per hari. Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari. Walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan," ujarnya.
"Bisa dipastikan bahwa rem darurat yang didengung-dengungkan oleh Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," lanjut Gembong.
Gembong juga menyoroti pemasukan pajak yang menurun karena pembatasan rumah makan. Hal itu menurutnya akan berimbas pada program pembangunan di Jakarta.
"Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB ketat kembali diperpanjang, maka pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran. Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu ke depannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu," ucapnya.
Diketahui, masa PSBB ketat di Jakarta berakhir hari ini. Pemprov DKI telah menggelar rapat membahas kelanjutan PSBB kemarin, Sabtu (10/10). Namun, belum diketahui bagaimana hasil dari rapat tersebut.
"Jam 11 siang ini kami ada rapat soal ini. Nanti (pengumumannya) sesudah itu. Tinggal finalisasi bahan komunikasinya," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2020).
PSBB di Jakarta berakhir hari Minggu (11/10). Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan PSBB selama ini. Menurut Anies, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembahasan kelanjutan PSBB.
Terkait evaluasi selama PSBB selama satu bulan terakhir, Anies belum merinci terkait hal itu. Dia mengatakan telah memiliki data-data tersebut, termasuk angka kepatuhan warga DKI terkait penerapan protokol kesehatan di PSBB.
"Nanti justru ketika kami menyampaikan pengumuman tentang status, kami akan tunjukkan datanya. Tentang efek PSBB selama empat minggu ini. Nanti kami tunjukkan apa langkah ke depan," ujar Anies.
