.webp)
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan ada 100 lebih orang yang hendak ikut aksi demonstrasi tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang diamankan Kodam Jaya. Mereka berasal dari luar Jakarta.
"Seratusan lebih. Yang saya kemarin tahu ya, dari Subang, Banten, Tangerang, kemudian Pamanukan, itu saja. Tapi kan itu yang kami amankan sebelum demo mulai," kata Dudung kepada detikcom, Sabtu (10/10/2020).
Dari hasil pemeriksaan, kata Dudung, ratusan orang tersebut bukan dari kalangan pelajar, mahasiswa, ataupun buruh. Dudung menyebut mereka preman bayaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu orang-orang nggak sekolah semua rata-rata. Bukan, kalau buruh malah nggak ada justru. (Mereka) pengangguran, preman-preman. Dia itu di WhatsApp group-nya dijanjikan akan dikasih uang setelah demo selesai," ungkap Dudung.
Dudung pun sempat bertanya kepada para preman asal Pamanukan soal siapa yang menyuruh mereka ikut aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja. "Justru saya tanya, 'Yang gerakkan kamu siapa?', 'Ketinggalan, Pak, di Pamanukan, nggak ke sini'. Kan kurang ajar tuh, yang gerakin malah tidak bergerak," ucap Dudung.
Dudung menduga penggerak para preman itu sengaja memberi imbalan seusai demonstrasi agar, saat menjalankan aksinya, para preman kelaparan. Dalam kondisi lapar, Dudung berpendapat, seseorang akan terpancing berbuat anarki.
"Saya nggak tahu besaran uang (imbalan)-nya. Cuma di dompet itu ada yang kosong, ada yang cuma Rp 10 ribu. Kasihan itu mereka itu. Memang dibuat lapar mereka kan, biar anarkis. Keterangan lebih lanjut kan lagi diselidiki Kapolda. Di Polda," tutur Dudung.
Sebelumnya, pada Kamis (8/10), aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di Ibu Kota berakhir ricuh. Peserta demo berasal dari berbagai elemen, di antaranya mahasiswa dan buruh.
Namun diduga ada kelompok perusuh yang sengaja membuat panas situasi. Kelompok ini diduga sebagai pelaku perusakan berbagai fasilitas umum, mulai halte Bus TransJakarta, stasiun MRT, pos polisi, bioskop, dan objek lainnya.
Simak video 'DPRD Sukabumi Pastikan Menolak Omnibus Law':
