Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak mempermasalahkan jika ada demonstrasi di Jakarta seperti yang terjadi kemarin. Namun dia meminta pendemo mengikuti aturan protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan klaster virus Corona (COVID-19).
"Bagi kami, yang penting tolong ditaati jangan sampai melakukan perusakan-perusakan. Kedua, tolong dijaga jangan sampai ada kerumunan. Tolong dijaga jarak. Jangan sampai nanti demo, tahu-tahu klaster baru. Kasihan nanti anak istri dan keluarga," ucap A Riza Patria di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (9/10/2020).
Soal tuntutan oleh pendemo yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (8/10), Riza Patria menyebut akan menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah pusat. "Aspirasi daripada masyarakat yang demo, kami berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat," ucap Riza.
Pandangan Riza Patria soal demonstrasi, tidak berbeda dengan Gubernur Anies Baswedan. Demonstrasi dan menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi undang-undang.
"Ya tentu tugas kami sebagai Pemprov adalah tugasnya melayani masyarakat. Semua masyarakat kami layani dengan baik, yang pro-kontra tugas kami melayani. Apa tugas kami, ya menyediakan fasos dan fasum dan memastikan Kota Jakarta aman, bersih, Jakarta rapi. Terkait demo, itu adalah isi dan hak daripada masyarakat," ujarnya.
Ahmad Riza Patria mengatakan sikap Pemprov DKI terhadap UU Cipta Kerja itu berada pada landasan sebagai pelayanan masyarakat. Menurutnya, apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat selagi itu tidak melanggar perundang-undangan, wajib diikuti.
"Tugas kami sebagai pemerintah provinsi adalah melayani masyarakat. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita semua harus mematuhi dan menaatinya," ujar Riza.
"Sekalipun ada perubahan-perubahan kebijakan, silakan. Nanti kan ada sebagian masyarakat yang melakukan JR (judicial review). Tidak perlu anarkis, pemerintah tentu akan mendengarkan dan mengakomodir," sambungnya.
Tonton video 'Alasan Jokowi Sebut Demo Omnibus Law Dilatarbelakangi Hoax':
