Masyarakat menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10). Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak anarkistis dan tak melakukan perusakan fasilitas umum.
"Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun tidak dibenarkan melakukan anarki dan perusakan karena hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan ajaran agama dan melanggar hukum," ujar Zainut dalam keterangan persnya, Jumat (9/10/2020).
Dia juga mengingatkan agar aparat yang bertugas di lapangan tidak melakukan kekerasan terhadap massa. Zainut meminta aparat bertindak persuasif.
"Aparat juga diharapkan menghadapi para demonstran dengan pendekatan yang lebih simpatik, persuasif, dan tidak dengan kekerasan," katanya.
Menurut Zainut, banyak hoax yang berkembang di masyarakat terkait dengan omnibus law. Karena itu, mahasiswa diminta memilah dan memahami informasi yang berkembang agar aspirasi yang disampaikan terfokus pada pokok persoalan.
"Baca dan pahami undang-undangnya. Telaah persoalannya, dan sampaikan aspirasi yang ada sesuai konstitusi agar dapat memberikan solusi," ucap Waketum MUI itu.
Zainut menegaskan demo dengan cara anarki tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi justru membuat situasi tidak kondusif. Dia juga menyarankan agar massa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja itu.
"Cara tersebut menurut saya lebih ringan mudaratnya, lebih efektif, dan lebih berbudaya," tuturnya.
Untuk diketahui, pada Kamis (8/10) massa menggelar aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. Aksi tersebut berlangsung ricuh antara aparat dan pendemo. Fasilitas umum di sejumlah daerah juga mengalami perusakan.
(zap/tor)
