Gubernur Kaltim Bantah Minta SBY Bantu Bujuk Anggota DPRD

Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Suwarna Abdul Fatah membantah telah minta bantuan Presiden SBY mendamaikan dirinya dengan jajaran DPRD Kaltim. Dalam pertemuan dengan Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/1/2006), yang berlangsung selama satu jam, Suwarna mengaku tidak menyinggung soal perseteruannya dengan DPRD.Presiden juga tidak menyentil soal keputusan DPRD Kaltim yang telah menonaktifkannya dari jabatan gubernur. "Nggak dibicarakan, beliau sudah tahu," ujar Suwarna.Menurut Suwarna, hingga kini ia masih resmi menjabat sebagai Gubernur Kaltim menyusul keluarnya SK Mendagri Nomor 12 dan 15 Tahun 2005 tentang penolakan Mendagri perihal penonaktifan DPRD yang dilakukan terhadapnya.Mengenai APBD 2006 yang kini belum selesai disusun karena DPRD menolak mengesahkan, Suwarna mengatakan, tidak masalah. Pihaknya akan menggunakan kembali APBD tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu pengesahan dari DPRD. "Ini demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat," katanya.Gubernur Kaltim Suwarna disinyalir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan KKN bersama Surya Dumai Grup, menyangkut kebijakan 1 juta hektar perkebunan sawit.Atas kasus tersebut enam fraksi di DPRD, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Golkar menonaktifkan Suwarna pada 21 November 2005 lalu. (umi/)