Ini Pernyataan Lengkap Benny Harman PD di Rapat UU Cipta Kerja 28 September

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 13:22 WIB
Wakil ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat memimpin Pansus RUU Pemilu
Benny K Harman (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Video anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Benny Kabur Harman yang dinarasikan mendukung RUU Cipta Kerja beredar. Video yang beredar tersebut memberi keterangan bahwa Benny menyatakan dukungannya terhadap RUU Cipta Kerja.

Benny pun kemudian memberikan penjelasan. Benny membenarkan video yang beredar itu benar merupakan dirinya saat mengikuti rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 28 September 2020 lalu. Namun, dia menyebut video tersebut dipotong.

"Ya, tapi ada sambungannya. Khusus untuk klaster itu. Itu video disesatkan, tidak utuh. Yang utuh itu kan pembukaan. Yang saya omong itu apa? Mendukung niat baik pemerintah, ya kan?" ujar Benny K Harman saat dihubungi, Kamis (8/10/2020).

Video yang sama juga diunggah di kanal YouTube DPR RI pada 28 September lalu. Video tersebut diunggah dengan Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Cipta Kerja.

Video tersebut membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Hadir seluruh fraksi di DPR yang merupakan Panja RUU Cipta Kerja dan Staf Bidang Hubungan Ekonomi Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Bidang Perekonomian Ellen Setiadi yang mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dilihat detikcom, Benny memang beberapa kali memberikan tanggapan dalam rapat tersebut. Setidaknya, ada sejumlah tanggapan dan interupsi yang disampaikan Benny sebelum menyampaikan dukungannya terhadap UU Cipta Kerja.

Berikut pernyataan lengkap Benny dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja:

Mengenai DIM ini, substansi saya setuju. Agak aneh kalau ada, kalau kita tidak mendukung ini. Yang saya kaget, saya kaget, biasanya saya kaget pemerintah tidak mendukung, ini saya kaget sekarang ini kita malah tidak mendukung. Pemerintah malah nantang kan begitu.

Saya dukung sepenuhnya, tetapi rumusannya saya usulkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari atau 1 bulan setelah rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang begitu. Jadi bapak presiden nanti setelah ketok di dewan, kan wakilnya kan 1 bulan kan, jadi pada saat itu kita bisa kasih, pada saat yang bersama 1 bulan setelah disahkan. Jadi bedakan jadi bukan setelah disetujui tapi setelah disahkan oleh presiden. Kenapa? Karena tidak mungkin PP nya sudah disahkan lebih dulu UUnya belum. Oleh sebab itu, saya setuju ini, saya rasa Fraksi Demokrat mendukung ini. Cuma tenaga kerja jangan lupa, masih cadangan ya. Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan... (Tidak terdengar)

Simak video 'Demokrat Ternyata Sempat Dukung Pemerintah Sahkan UU Cipta kerja':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3