Massa Buruh Bergerak Menuju DPR, Dihalau Polisi di Jalan Gerbang Pemuda

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 10:32 WIB
Massa Buruh Bergerak Menuju DPR, Dihalau Polisi di Jalan Gerbang Pemuda
Massa buruh (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Massa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Mereka mencoba bergerak menuju DPR, tapi dihalau polisi di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan.

Pantauan detikcom di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2020), massa buruh tiba pada pukul 09.50 WIB. Mereka tampak membawa poster dan mobil komando.

Poster yang dibawa antara lain bertulisan 'Cukup Cintaku yang Kandas, Jangan Nasib Buruh'. Ada juga berbagai tulisan poster lainnya. Orator pun meminta polisi tidak menghalangi langkah mereka menuju ke gedung DPR.

"Pak Polisi, tolong jangan halau aspirasi kami," kata orator di mobil komando.

Massa Buruh Bergerak Menuju DPR, Dihalau Polisi di Jalan Gerbang PemudaMassa buruh yang bergerak menuju DPR dihadang polisi di Jalan Gerbang Pemuda. (Rolando/detikcom)

Sejumlah polisi yang menghadang massa buruh menuju gedung DPR membawa tameng dan tongkat. Polisi membentuk barikade di jalan Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.

Jalan Gatot Subroto menuju Grogol telah ditutup polisi. Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto tak bisa dilintasi kendaraan.

Seperti diketahui, hari ini menjadi puncak mogok nasional. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja.

Massa Buruh Bergerak Menuju DPR, Dihalau Polisi di Jalan Gerbang PemudaMassa buruh dihadang polisi di Jalan Gerbang Pemuda. (Rolando/detikcom)

Menaker Nyatakan UU Cipta Kerja Tingkatkan Peran Buruh

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan perihal UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Ida menjelaskan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan peran buruh dalam mendukung investasi di Indonesia.

Ida mengatakan hal itu berdasarkan Pasal 82 UU Cipta Kerja. Menurutnya, pasal tersebut juga dalam rangka memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja.

"Saya ingin memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang ada dalam klaster ketenagakerjaan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan di klaster ketenagakerjaan dijelaskan Pasal 82," kata Ida di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10).

Berikut bunyi Pasal 82 Klaster Ketenagakerjaan yang dibacakan Ida:

"Bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang mengubah dan menghapus dan menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

"Kenapa saya baca, karena ini untuk menekankan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi," ujar Ida.

(rfs/knv)