Fadli Minta Maaf soal UU Ciptaker, Gerindra: Kami Tampung Aspirasi Rakyat

Fadli Minta Maaf soal UU Ciptaker, Gerindra: Kami Tampung Aspirasi Rakyat

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 12:09 WIB
Habiburokhman
Waketum Gerindra Habiburokhman (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta maaf karena tidak berdaya mencegah pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Merespons ini, DPP Gerindra memastikan partai sudah menampung aspirasi rakyat.

"Walau saya bukan anggota Baleg, saya pastikan perjuangan Gerindra menampung dan mengakomodir aspirasi rakyat sudah maksimal," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan pada Rabu (7/10/2020).

Habiburokhman menghormati komentar Fadli Zon. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terhadap pernyataan Fadli.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya nggak bisa mengomentari senior saya sendiri, saya menghormati beliau," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman selaku anggota Dewan pun siap terus memberikan penjelasan tentang UU Ciptaker terhadap masyarakat yang kecewa atas kehadiran UU tersebut.

ADVERTISEMENT

"Saya pribadi nggak mau cuci tangan. Kalau masyarakat kecewa, akan kami respons dengan penjelasan," tuturnya.

Diketahui, Fadli Zon mengkritik pengesahan UU Ciptaker. Sebagai anggota DPR, Fadli Zon mengaku powerless atau tak memiliki daya untuk mencegah pengesahan UU Ciptaker.

Politikus senior PAN Amien Rais bertandang ke gedung DPR. Dia menjadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang DPT Pemilu 2019.Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon (Rengga Sancaya/detikcom)

"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," kata Fadli Zon dalam keterangannya.

Fadli Zon menyebut semangat UU Cipta Kerja ini baik. Namun, kata Fadli, dia sedari awal berpandangan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Disebutnya tidak tepat waktu karena negara berada di tengah-tengah pandemi.

Fadli Zon juga melihat omnibus law bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Beberapa alasan Fadli mengatakan hal ini pertama, menurutnya, omnibus law membuat parlemen kurang berdaya.

(hel/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads